"Itu yang selalu kami (DPRD) kritisi khususnya di Komisi II," beber Haru.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk mengantisipasi permasalahan itu di antaranya pengalokasian anggaran sebesar Rp50 hingga Rp70 miliar untuk rehabilitasi Pasca Gempa Cianjur, mempersiapkan anggaran subsidi untuk pendidikan dan ekonomi, mendorong penjualan UMKM melalui pengokohan sistem E-Katalog Provinsi maupun Kota Kabupaten, Penguatan UMKM untuk mengantisipasi PHK masal, stimulus untuk petani dan nelayan untuk berproduksi, melahirkan kebijakan dan program khusus untuk mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"Pemdaprov Jabar harus fokus, bukan lagi mengutamakan pembangunan gimick, kasihan masyarakat, pemerintah harus berjuang keras di 2023 ini," tegasnya.
Kendati demikian, pihaknya tidak menampik ada sejumlah prestasi yang ditorehkan Pemprov Jabar sehingga perlu diapresiasi di antaranya keterbukaan informasi dan menjadikan Jabar sebagai tujuan investasi terbesar.
"Termasuk kita apresiasi kinerja Aparatur Sipil Negara Jawa Barat," imbuhnya
Memasuki 2023, ia menuturkan, PKS Jabar bakal mengikuti tahapan-tahapan Pemilu 2024, seperti pencalegan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan lainnya. Dia berharap segala tahapan Pemilu 2024 berjalan kondusif.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
