Menurut Aher, saat itu anggaran Masjid Al Jabbar direncanakan memakai skema tahun jamak (multi years) agar komposisi anggarannya tidak sekaligus besar namun pembangunan bisa dianggarkan secara bertahap.
Selain itu, angka anggaran Masjid Al Jabbar tidak mengurangi keberpihakan APBD pada urusan wajib seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
"Saya katakan untuk anggaran jalan kita besar banget, untuk pembangunan ruang kelas baru sangat banyak, untuk BOS kita mengganggarkan banyak, untuk PON demikian besar kita juga menganggarkan," terangnya.
"Kalau untuk jalan, untuk ruang kelas, PON kita berani menganggarkan, kenapa tidak kita menganggarkan untuk sebuah artefak yang melambangkan ketaatan kita pada Allah SWT yaitu masjid," tambahnya.
Setelah anggaran disetujui, pembangunan Masjid Al Jabbar rupanya tidak berlangsung mulus. Kegagalan tender pada awal 2017 membuat pembangunan Masjid Al Jabbar baru bisa dimulai pada akhir 2017.
"Sehingga anggaran besar yang sudah dianggarkan tidak terpakai, yang terpakai hanya sebagian kecil di akhir 2017. Alhamdulilah 2018 berjalan utuh, sampai 2019 hingga sekarang 2022 dilanjutkan di jaman Gubernur Ridwan Kamil," paparnya.
Menurutnya, pembangunan masjid yang menjadi ikon masjid terbesar di Jabar itu sangat memakan waktu, tenaga, pikiran, dan tentunya anggaran yang sangat besar, sehingga selesainya pembangunan patut disyukuri.
Masih menurut Aher, setiap niat baik program pemerintah pada prosesnya wajar menemui kendala dan polemik. Namun pihaknya memastikan Masjid Al Jabbar dibangun dengan perencanaan matang dan tujuan yang baik.
"Masjid besar ini mewakili besarnya umat Islam di Jawa Barat, mewakili sikap religi orang Jawa Barat. Wajar saja kita membangun sebuah artefak yang mewakili umur sejarah, pada jaman-jaman ke depan semua orang akan mengingat bahwa ini adalah masjid kebanggaan Jawa Barat," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
