"Pemprov Jabar akan terus melakukan koordinasi dan melakukan pengajuan kembali kepada DPRD agar dapat menerima tambahan APBD Perubahan sesuai pengajuan awal secara total yaitu Rp1,5 triliun pada 2023," ujarnya.
Selain itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi pada BOPD sebagai kebijakan Pemprov Jabar yang sudah ada sejak Juni 2019 ini. Itu dilakukan untuk mendorong prinsip berkeadilan di sektor pendidikan Jabar.
Seperti yang pihaknya lakukan pada September 2022 lalu, di mana sudah melakukan riset dan evaluasi. Riset evaluasi itu diisi oleh keterwakilan sekolah negeri sebanyak 340 sekolah berpartisipasi lewat kuesioner yang selanjutnya dilakukan riset pendalaman terhadap 33 sekolah secara lebih lanjut.
Hasil dari survei awal menunjukan bahwa ada beban administrasi yang cukup rumit dalam BOPD, mulai dari perencanaan, pengajuan, pelaporan, waktu pendek.
"Hasil juga menunjukan bahwa BOPD sangat diandalkan untuk menggaji guru non-PNS. Sekolah bebannya berat sehingga tidak memiliki tenaga untuk mengurusi hal administratif BOPD," jelasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
