BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - DPRD Kota Bandung meminta peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wali Kota nonaktif, Yana Mulyana bisa menjadi pengingat jajaran Pemkot Bandung bahwa perilaku koruptif tak selamanya bisa lepas dari pengawasan hukum.
Maka dari itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendesak Pemkot bandung untuk menjadikan peristiwa OTT tersebut sebagai langkah serius meningkatkan reformasi birokrasi.
“Indeks reformasi ini mesti harus ditingkatkan. Kita harus tetap gerak cepat. Fokus ke pelaksanaan tugas dan melayani publik,” kata Tedy, Rabu (19/4/2023).
Selain itu, pembenahan sistem tata laksana pembangunan berbasis integritas diharapkan harus bisa dibuktikan Pemkot Bandung. Dengan visi Bandung Agamis, para pelayan publik selayaknya mengedepankan takut Tuhan yang mengawasi sebelum takut pada KPK.
“Ketika sistem masih bisa diintervensi, maka perlu peningkatan reformasi birokasi. Sistem yang ada seringkali jadi permasalahan yang mesti disempurnakan dari waktu ke waktu. Ini Kuatkan juga Bandung Agamis, sehingga ketika pemahaman keagamaan kita lebih baik, kita akan sadar bahwa kita selalu diawasi dan takut kepada Tuhan. Hal ini tentu harus kita sadari semua, termasuk kita di DPRD,” ujar Tedy.
Sementara itu, Plh. Wali Kota Bandung Ema Sumarna memastikan jalannya pembangunan Kota Bandung masih sesuai rencana yang sudah ditetapkan di dalam RKPD Kota Bandung 2023.
Terkait reformasi birokrasi, Ema bakal terus mendorong peningkatan nilai reformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Bandung.
“Berkenaan dengan reformasi birkorasi, memang nilainya belum mencapai puncak A, apalagi AA. Tetapi dilihat dari skor sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Mudah-mudahan 2023 levelnya naik kelas,” kata Ema.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
