BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bandung mengeluhkan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Sebab dikhawatirkan berdampak pada jumlah peminat siswa yang mendaftar di sekolah swasta.
Hal itu diketahui saat BMPS Kota Bandung melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kota Bandung. BMPS lantas memaparkan hasil evaluasi PPDB 2023 bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung dan mengajak untuk mengawal PPDB tahun ini ke arah lebih baik.
Setidaknya ada beberapa permasalahan yang dihadapi sekolah swasta di Kota Bandung di antaranya banyak Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) negeri terlalu dekat dengan swasta, sehingga terdampak pada penerimaan jumlah siswa dibanding negeri.
Kemudian dengan adanya kekurangan siswa di sekolah swasta berdampak pada pendapatan dan pengeluaran yang anjlok. Padahal pengeluaran untuk guru dan bangunan bakal tetap sama, meskipun siswanya sedikit.
Selain itu, masih banyaknya keluhan dari guru-guru yang belum menerima Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) dan berharap cepat diterima. Lalu terkait pemetaan bantuan RMP bagi sekolah swasta yang belum merata.
BMPS merupakan lembaga pendidikan swasta di Kota Bandung. Beberapa tahun ini terkait PPDB masih menjadi hal yang menakutkan terkait kondisi siswanya.
Ketika Perwal tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, banyak siswa yang sudah diterima di sekolah swasta bisa pindah ke sekolah negeri. Selanjutnya, masih banyak ditemukan gelombang diskresi, apabila sudah tutup penerimaan masih banyak yang dibuka lagi di negeri.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan mengatakan, masih banyaknya pola pikir masyarakat terkait perbedaan kualitas pendidikan antara swasta dan negeri. Menurut Heri, perlu dilakukan solusi atas pola pikir ini.
“Masih banyak mindset di masyarakat bahwa masih banyak opini perbedaan antara sekolah swasta dan negeri. Masih banyak yang menganggap sekolah negeri dianggap lebih baik dibanding swasta, ini adalah tugas kita untuk bisa menjawab masalah ini dan memperbaikinya,” kata Heri seperti dikutip, Minggu (11/6/2023).
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Salmiah Rambe menyororti masih banyaknya siswa yang belum bisa terbantu menebus ijazahnya di sekolah-sekolah di Kota Bandung.
“Disdik harap jelaskan terkait ijazah yang ditahan. Sudah ada penganggaran, tapi masih banyak info yang belum terealisasi, karena sangat ingin kita bantu bagi mereka yang terkendala biaya, untuk mereka yang mau dipakai bekerja dan lain-lain ini jadi kendala,” beber Salmiah.
Menanggapi itu, Kepala Disdik Kota Bandung, Hikmat Ginanjar mengatakan, semua temuan itu akan dilakukan solusi perbaikan. Mengingat pendidikan adalah urusan dasar yang wajib dilaksanakan sama seperti kesehatan.
“PPDB di Kota Bandung dari awal sampai akhir selalu didukung. Namun terkait temuan-temuan di lapangan dari BMPS kami akan siap lakukan perbaikan, lakukan PPDB sesuai regulasi. Lebih bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi,” kata Hikmat.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
