BANDUNG, iNewsBandungaraya.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak warga Kota Bandung untuk menolak tidak menerima uang atau barang apapun dari kampanye gelap menjelang pemilu 2024. Termasuk berani melawan lawan serang fajar
Hal itu diutarakan, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Wawan Wardiana saat Roadshow Bus KPK di Kota Bandung.
"Kalau ada yang kasih uang dan Serangan Fajar harus tolak! Apapun bentuknya, Tolak!" tegas Wawan, Senin (3/7/2023).
Wawan mengatakan jelang pemilu 2024 juga akan semakin banyak serangan fajar kepada masyarakat.
"Maka dari itu, kita gemakan motto: Hajar Serangan Fajar. Ini merupakan salah satu dari enam tugas KPK, yakni tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Hari ini upayanya tindakan lewat sosialisasi dan kampanye," jelas Wawan.
Ia memaparkan, ada tiga pendekatan strategi pemberantasan korupsi, yakni tangkap, pencegahan, dan pendidikan.
"Pencegahan dengan memperbaiki sistem. Seperti upaya Pemkot Bandung lewat penyediaan aplikasi agar tidak adanya tatap muka langsung untuk mencegah tidak bertemunya masyarakat dengan penyedia layanan. Ini upaya agar tidak ada transaksional," paparnya.
Dalam Roadshow Bus KPK, ditanamkan sembilan nilai yang disingkat menjadi "Jumat Bersepeda KK". Nilai-nilai tersebut antara lain: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras
"Nilai-nilai ini yang ditanamkan dari mulai masyarakat biasa sampai menengah atas. Semua nilai-nilai ini yang kita tanamkan melalui berbagai cara. Harapan kami ke depannya Kota Bandung menjadi Bandung Kota Anti Korupsi," harapnya.
Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mendukung Roadshow Bus KPK merupakan upaya KPK menjelajah negeri membangun gerakan anti korupsi.
"Kota Bandung diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan informasi segar mengenai anti korupsi. Upaya ini harus perlu kita sambut baik dan dukung semaksimal mungkin terhadap apa yang menjadi tujuan KPK," ujar Ema.
Ia mengatakan, Pemkot Bandung berkomitmen membangun Kota Bandung sesuai RPJMD yang telah disepakati. Meski perjalanan masih panjang dan terus berproses, masing-masing internal dari mulai staf hingga pimpinan pemerintahan berusaha untuk mencegah korupsi secara bertahap.
"Apalagi di era yang serba terbuka dan transparan, masyarakat bisa melihat sejauh mana progres kita. Mudah-mudahan dengan sistem yang kita bangun, bisa lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung terus menggencarkan kemudahan dalam pelayanan publik melalui beragam aplikasi yang terintegrasi dalam "Sadayana".
Ia berharap, dengan hadirnya aplikasi tersebut bisa meminimalisasi pertemuan langsung antara masyarakat dengan penyedia layanan. Sehingga bisa meminimalisasi tindakan korupsi.
"Kita sudah menghadirkan beberapa aplikasi layanan yang tentunya ini dengan tujuan jangan sampai ada hal-hal yang mencederai dari apa yang diamanatkan dalam semangat kita membangun kultur anti korupsi," ucapnya.
Apalagi menurutnya, nilai-nilai yang diusung KPK selaras dengan nilai-nilai yang dipegang teguh para ASN, yakni Ber-Akhlak.
"Saya pikir ini sangat beririsan dengan nilai-nilai Ber-Akhlak. Akan kita boomingkan di Pemkot Bandung supaya ini menjadi kultur terbarukan di semua level ASN mulai dari kelurahan, kecamatan, dinas, badan, bagian dan sebagiannya," katanya.
Tak hanya pada tataran pemerintahan, nilai-nilai anti korupsi juga harus diedukasi sejak dini mulai dari PAUD, SD sampai SMP. Edukasi ini pun terus berproses dilakukan Pemkot Bandung.
"Dinas Pendidikan kita berikan tanggung jawab memberikan guidance agar nilai-nilai kejujuran itu sudah dibangun dari awal, sejak usia-usia yang memang harus terbentuk karakteristiknya. Sehingga nanti akan menjadi kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan terutama mempunyai nilai-nilai yang kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab," imbuhnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
