Maka dari itu, lanjut Elly, pihaknya mendukung upaya pemerintah pusat dalam pengawasan pelaku usaha menggunakan media elektronik. Hal tersebut sejalan dengan isu yang beredar yaitu medsos yang menjadi alat transaksi jual beli.
"Kami di daerah mengikuti (aturan pusat), karena ada aturan tegas bahwa platform media sosial dengan media ekonomi itu dipisah," tegasnya.
Sekadar informasi, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan menegaskan, social commerce hanya boleh untuk mempromosikan produk. Dalam aturan baru, pemerintah secara tegas melarang social commerce seperti TikTok Shop, Instagram hingga Facebook untuk melakukan transaksi jual beli.
Pemerintah resmi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
Dengan demikian, pemerintah akan memisahkan media sosial dengan social commerce.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
