BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin memberikan sindiran kepada Anies Baswedan terkait pembatalan acara bersama Change Indonesia di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung pada Minggu (8/10/2023) kemarin.
Menurut Bey, aturan soal larangan politik praktis digelar di gedung aset pemerintah seharusnya sudah diketahui Anies Baswedan selaku mantan Gubernur DKI Jakarta.
"Saya kira juga Bapak Anies sebagai mantan Gubernur, mantan Menteri juga paham, bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini. Dimana mereka melihat dari Baliho-Baliho dengan tulisan Capres-Cawapres," ucap Bey, Senin (9/10/2023).
"Dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye," tambahnya.
Bey mengatakan, pembatalan acara ini terjadi karena izin yang awalnya hanya acara diskusi kemudian berubah menjadi kegiatan politik. Menurutnya, hal itu tidak sesuai aturan.
"Terkait dengan acaranya Bapak Anies Baswedan, mohon dilihat secara utuh, pertama adalah ada pengajuan permohonan izin. Disitu disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi," ungkapnya.
Bey memastikan, Pemprov Jabar melalui Dibudpar telah berkoordinasi dengan panitia dan memastikan tempat itu digunakan untuk politik. Namun, pada akhirnya muncul spanduk yang mengarahkan pada politik praktis.
Ia menegaskan, Pemprov Jabar dalam kondisi ini hanya menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan KPU. Sehingga pembatalan sudah berdasarkan aturan, dan memiliki landasan hukum yang kuat.
"Teman-teman ASN dari Dibudpar ini hanya menegakkan aturan dengan menurunkan Baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon, bahwa ternyata ini tidak diskusi, ada politiknya," terangnya.
Disinggung soal adanya kegiatan serupa di GIM pada 17 September 2023, dimana saat itu ada kegiatan rapat koordinasi dari Jaringan Kemandirian Nasional Jawa Barat yang mendukung Ganjar Pranowo. Bey berkilah kegiatan itu tanpa melibatkan langsung Capres.
"Nah informasi saya dapat ya, dari ASN ini juga tidak ada tertera jelas capres-cawapres yang 17 September 2023. Karena secara jelas disitu ada capres-cawapres, kalau hanya diskusi kami akan memberikan izin," katanya.
Untuk diketahui, pada 17 September DPD Jaman Jabar menggunakan untuk dikusi. Saat itu, Ketua DPD Jaman Jabar, Yuda Khaidar Nawawi mengatakan, dirinya menargetkan sebanyak 4,5 persen atau 1.607.170 suara dari 35,7 juta pemilih Ganjar Pranowo dari seluruh pemilih yang ada di Jabar.
Sedangkan, dalam kasus Anies Baswedan, datang langsung bersama Change Indonesia untuk turut menggelar diskusi. Meski begitu spanduk dukungan pada Anies Baswedan turut berjejer di sekitar GIM. Sehingga kegiatan dibatalkan. Namun mereka tetap diizinkan menggelar kegiatan di luar gedung.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
