"Kita mulai 2024 ini, paling tidak memastikan dulu sekolah-sekolah yang sekarang masih melakukan kegiatannya bukan di asetnya pemprov. Jadi nanti kita bangun dulu beberapa sekolah, kemudian nanti akan dipindahkan yang semula sewa itu bisa ditempat yang dibangun oleh pemerintah," tuturnya.
Untuk anggaran pembangunan 144 sekolah baru, Taufik belum bisa menyebutkan angkanya. Ia hanya menyebut rata-rata untuk membangun 1 unit sekolah dibutuhkan kurang lebih Rp3 miliar.
"Angkanya nanti kita sampaikan lebih lanjut. Yang pasti pembangunan satu sekolah membutuhkan anggaran kurang lebih Rp3 miliar, itu kebutuhan minimal, belum termasuk aset tanahnya itu tergantung lokasi," ungkapnya.
Taufik melanjutkan, harga tanah di Kota Depok lebih tinggi ketimbang daerah lainnya di Jabar.
Untuk itu pihaknya terus menginventarisir termasuk bekerja sama dengan pemda kabupaten/kota terkait upaya pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi fasilitas pendidikan.
"Kota Depok tentunya harganya akan tinggi dibanding tempat lain. Tapi kita sedang inventarisir dan kita coba kerja sama dengan pemkab dan pemkot bagaimana memanfaatkan fasos dan fasum yang ada di kabupaten/kota untuk bisa diakses menjadi SMA/SMK," jelasnya.
Selain itu, dalam pembangunan 144 sekolah baru, pihaknya juga membuka kemungkinan kerja sama dengan badan usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
