BANDUNG BARAT,Inews Bandungraya.Id - Penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus tepat sasaran dan tepat nilai. Selain itu ada prosedur yang harus ditempuh dari mulai ketersediaan anggaran, pengadaan material, pengawasan, dan pembangunan sampai sebuah Rutilahu tertangani.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), KBB, Anni Roslianti mengakui masih banyak Rutilahu di KBB yang belum tertangani.
Kendati begitu pihaknya tidak berpangku tangan dan terus mengupayakan baik dari aspek anggaran ataupun target sasaran, agar setiap tahunnya penanganan Rutilahu bisa maksimal.
"Penanganan Rutilahu tidak bisa serta merta langsung diperbaiki, tapi harus melalui proses. Misalnya ketika diajukan tahun ini maka baru bisa ditangani pada tahun anggaran berikutnya, itupun harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu," terangnya, Rabu (10/1/2024).
Hal itu menyangkut dengan pertanggungjawaban anggaran negara yang dikeluarkan. Sesuai ketentuan satu unit Rutilahu yang ditangani akan mendapatkan bantuan Rp15 juta dari APBD KBB dan sudah dalam bentuk material bangunan. Nantinya semua tahapan itu akan dilakukan survei atau verifikasi objek oleh konsultan pendamping.
"Seperti yang sekarang sedang kami lakukan, yakni melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penanganan Rutilahu tahun anggaran 2023, apakah nilainya sesuai dan tepat sasaran? Jadi tahapannya tidak bisa instan, karena belum ada kebjjakan pemakaian anggaran BTT," sambung Anni.
Rencananya monev ini akan dilakukan hingga beberapa pekan ke depan, kepada keluarga penerima manfaat di setiap desa dan kecamatan. Diharapkan tidak ada "permainan" antara KSM dengan penyedia material bangunan yang bisa merugikan warga. Kalau misalnya terjadi, wilayah itu terancam tidak akan mendapatkan bantuan di tahun berikutnya.
Diakuinya, berdasarkan laporan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) masih banyak masyarakat di KBB yang perlu penanganan bantuan Rutilahu. Di tahun 2023 ada sebanyak 233 Rutilahu yang akan diperbaiki, sedangkan Rutilahu yang ditangani dengan APBD KBB hanya sebanyak 197 rumah.
"Rutilahu ini kan bantuan untuk warga yang sangat membutuhkan dan anggarannya juga tidak seberapa. Kita maksimalkan anggaran yang ada supaya jadi rumah layak huni, dan mendorong swadaya masyarakat untuk gotong royong dalam pembangunannya," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, target perbaikan Rutilahu di KBB masih minim. Bahkan sejak dari tahun 2018 hingga tahun 2022 angka Rutilahu yang berhasil diperbaiki justru terus mengalami penurunan. Padahal jika mengacu ke RPJMD Pemda KBB tahun 2018-2022 ada sebanyak 23.859 Rutilahu yang harus diperbaiki. Tapi faktanya yang berhasil direhabilitasi hanya 7.485 unit.
Anni merinci di tahun 2018 ada sebanyak 2.473 perbaikan Rutilahu, tahun 2019 ada 1.140 perbaikan Rutilahu, tahun 2022 hanya 741 Rutilahu yang diperbaiki. Kemudian di tahun 2021 ada kenaikan perbaikan 1.746, namun di tahun 2022 kembali turun hanya 1.385 Rutilahu yang diperbaiki.
"Secara total Rutilahu yang diperbaiki selama lima tahun hanya 7.485, itupun tidak semuanya dari APBD KBB, karena yang diperbaiki dengan anggaran APBD KBB hanya sebanyak 2.490 Rutilahu," sebutnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
