BANDUNG BARAT,Inews Bandungraya.Id - Sejumlah caleg dan kader Partai Golkar mempertanyakan kinerja Badan Saksi Nasional (BSN), Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pasalnya hampir di semua TPS yang ada di KBB tidak ada saksi dari Partai Golkar, sehingga menjadi kendala untuk mendapatkan dokumen C1 yang semestinya dipegang oleh saksi.
Dokumen formulir model C1 hologram merupakan berita acara resmi hasil pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutam Suara (TPA). Formulir ini memiliki peran krusial dalam menjamin keabsahan dan integritas data hasil pemungutan suara yang akan menjadi dasar untuk penghitungan suara di tingkat lebih tinggi.
"Saksi partai Golkar di TPS sedikit. Di Dapil 1 (Ngamprah, Padalarang, Saguling) tempat saya maju Pileg, saksi yang hadir sekitar 30%, dan itu hampir terjadi di semua Dapil di KBB," kata Caleg Partai Golkar untuk DPRD KBB dari Dapil 1 nomor urut 8, Endriawan saat ditemui di DPD Kantor Golkar KBB, Minggu (18/2/2024).
Atas kejadian itu, dirinya membuat surat terbuka yang dilayangkan ke Ketua DPD Partai Golkar KBB. Serta mempertanyakan kinerja Badan Saksi Nasional (BSN) KBB sebagai lembaga vertical yang dibentuk oleh DPP Partai Golkar pusat. Sebab BSN yang bertanggungjawab terhadap saksi-saksi Partai Golkar di TPS.
Anggaran juga sudah digelontorkan ke BSN KBB untuk mobilisasi kebutuhan saksi sebagai bagian dari strategi pemenangan. Terlebih saksi adalah mandat yang disarankan KPU dan jadi perwakilan partai untuk mengawal suara. Sehingga ketika saksi dari Partai Golkar tidak ada membuat caleg kesulitan untuk membuat rekap hasi penghitungan suara di TPS.
"Kami kelabakan buat rekap suara karena dokumen C1 yang semestinya dipegang saksi tidak ada. Sebagai kader Golkar kami mempertanyakan kinerja BSN atas ketidakhadiran saksi di TPS, Ketua DPD Golkar KBB sebagai koordinator wilayah juga harus bertanggungjawab," tegasnya.
Kader Golkar KBB lainnya, Bob Sofyan secara tegas mengaku kecewa dengan kinerja BSN. Sebagai lembaga yang semestinya bisa memobilisasi saksi Partai Golkar pada Pemilu Serentak tanggal 14 Februari 2024 lalu, mereka tidak bekerja dengan baik. BSN juga tidak berkoordinasi dengan pengurus kecamatan (PK) dan caleg di lapangan.
Justru yang muncul terkesan ada ketidak adilan dalam hal saksi di lapangan. Sebab ada beberapa caleg tertentu seperti di Dapil 1 yang mendapatkan saksi sebanyak 184 saksi, 58 saksi, dan 40 saksi. Sementara caleg yang lain justru tidak mendapatkan jatah saksi dan harua berjuang sendiri.
"BSN KBB berlaku tidak adil, apalagi faktanya saksi Golkar di 5.088 TPS yang ada se-KBB banyak yang tidak ada, padahal dukungan anggaran sudah diberikan. Harus ada audit anggaran dan evaluasi terhadap kinerja dari BSN KBB," kata suami dari caleg Golkar KBB dari Dapil 1, Irmaya ini.
Sementara itu saat dikonfirmasi terkait kekecewaan sejumlah caleg dan kader Partai Golkar di KBB akibat tidak adanya saksi di TPS pada Pemilu lalu, Ketua DPD Partai Golkar KBB Dadan Supardan belum mau berkomentar. Dirinya beralasan akan membicarakan permasalahan ini secara internal terlebih dahulu. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
