BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ratusan emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Aksi Ummat Melawan (Gaum) menggelar aksi di kantor KPU dan Bawaslu Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).
Dalam aksinya, para emak-emak yang datang dari beberapa kabupaten dan kota di Jabar ini meminta agar KPU dan Bawaslu membatalkan hasil real count calon presiden karena banyak kecurangan.
Berdasarkan pantauan, para emak-emak mulai melakukan aksi dari kantor KPU Jabar di Jalan Garut Nomor 11, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung pukul 09:00 WIB. Setelah itu, masa melakukan longmarch ke kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga Nomor 25, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pukul 11:00 WIB.
Para emak-emak yang hadir dalam aksi ini turut membawa sepanduk bertuliskan protes pada hasil Pemilu 2024. Masa pun silih berganti menyampaikan orasinya.
Selain itu, mereka juga meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakjulkan dari jabatannya karena telah cawe-cawe dalam Pemilu 2024, sekaligus membantu pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara banyak dengan cara curang.
Salah satu masa aksi, Lilis Sartono (48 tahun) mengatakan, dirinya datang dan mengikuti aksi karena melihat banyaknya kecurangan oleh para penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Kita lakukan itu menolak kecurangan, kecurangan dari kemungkinan KPU dan Bawaslu Jawa Barat dan kami tadi sudah ke KPU untuk melaporkan kecurangan itu, dan tadi KPU menerima laporan kami," kata Lilis.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar KPU tidak melanjutkan perhitungan surat suara dalam sistem Sirekap. Selain itu, dia juga meminta Bawaslu bisa menyelesaikan persoalan kecurangan yang telah banyak dilaporkan.
"Tuntutan kami menolak curang hasil Pemilu terus meminta untuk memberhentikan Sirekap. Ini sebenarnya kita dari emak-emak, semua unsur dari semua kalangan yang masuk ke sini dan kita sama sama prihatin dengan Pemilu 2024 curang ini," tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengatakan, apa yang disampaikan oleh emak-emak itu merupakan bentuknya aspirasi dalam perhelatan Pemilu 2024. Dia memastikan, semua aspirasi itu telah diterima.
"Kami menganggap ini adalah bentuk aspirasi yang harus kami terima. Karena salah satu dari prinsip Pemilu itu kan terbuka, jadi kami juga sagat menerima ketika ada aspirasi," ucap Ummi.
Ummi juga memastikan, perhelatan Pemilu 2024 masih berjalan dan belum selesai. Saat ini, pihaknya tengah melakukan rekapitulasi surat suara dari semua kecamatan yang ada di Jabar.
Adapun untuk kasus Sirekap, kata Ummi, kebijakan tersebut ada pada pihak KPU pusat.
"Nah Sirekap ini lebijakannya ada di KPU RI, ini kan alat bantu yang sebenarnya memudahkan kita untuk mengetahui bentuk transparansi. Kalau hari ini Sirekap diprotes artinya masyarakat juga suah melihat nih bentuk publikas dari KPU. Tapi lagi-lagi ketika hasil itu kan berjenjang dan ada ketetapan hasil," bebernya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Jabar, Zaky Muhammad Zam Zam mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi telah diterima dengan baik. Pihaknya memastikan, telah bekerja sesuai dengan tanggungjawab dalam Pemilu 2024.
"Kita Bawaslu telah melakukan upaya dan ketika upaya pencegahan lalai, dan tidak bisa dicegah, kami masuk dalam penanganan penindakan. Kami ada dua mekanisme baik temuan dan laporan masyarakat. Selma laporan disampaikan secara resmi tidak ada menolak seluruh masyarakat," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
