PBNU Harap Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Timbulkan Kontroversi

Rizal Fadillah
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf. (Foto: idxchannel)

"Itu yang kami harapkan sebagai masyarakat biasa, karena saya juga bukan ahli hukum. Masyarakat ini juga sudah kangen bisa kerja seperti biasa, sudah tidak ada ribut-ribut lagi," katanya.

Gus Yahya menyebut, masyarakat pada umumnya memiliki harapan setelah ini tidak akan ada lagi kontroversi yang berkelanjutan, sehingga semua kehidupan bisa kembali berjalan normal, serta upaya-upaya untuk kemajuan dan perbaikan bisa terus dilaksanakan secara efektif.

Disinggung mengenai jumlah menteri dari NU yang akan mengisi jabatan sebagai menteri di kabinet pemerintahan berikutnya, Gus Yahya menegaskan bahwa NU bukan faksi politik, melainkan realitas demografis.

"NU itu bukan faksi politik tetapi realitas demografis. Jadi misalnya sekarang, jangan tanya ada berapa representasi NU di kabinet, kalau secara demografis penduduk Indonesia ini separuhnya NU," tegasnya.

"Jangan-jangan menterinya NU semua, jangan kaget loh, bukan soal faksi politik, soal demografis saja, itu saya kira. Jadi kalau sekarang ditanya berapa orang? Ya nggak tahu, secara demografis paling nggak separuh lah," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah

Sebelumnya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network