BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Organisasi kepemudaan di Kota Cimahi mengkritisi pernyataan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi, Ahmad Nuryana yang menuai polemik di masyarakat.
Diketahui, Ahmad Nuryana sempat memberikan imbauan agar para pemuda di Kota Cimahi tidak terlibat aktivitas perkumpulan yang negatif dan juga mengajak untuk memberikan kontribusi positif demi membangun generasi muda Kota Cimahi yang kreatif.
Namun, apa yang disampaikan Ahmad tersebut justru berimbas kecaman dari beberapa kelompok pemuda yang merasa tersinggung. Mereka menganggap, pernyataan Ahmad itu seolah para pemuda tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan hanya sekedar geng-gengan.
Ketua LSM Garda Bangsa Reformasi (GBR) Kota Cimahi, Azwar Rinaldy menjelaskan bahwa awalnya ia dan rekan-rekannya memberikan kritik pada program Cimahi Menari. Tapi, kritikan yang disampaikannya tersebut malah dijawab dengan konotasi yang tendensius.
“Tadinya saya mengkritik kan tentang acara Cimahi Menari, nah dia ngejawab kritikannya pas di wawancara oleh wartawan, dia ngomong lah seharusnya pemuda itu menyumbangkan ide bukannya geng-gengan, nah konotasinya itu tendensius mengarah ke kita,” ucap Azwar saat dihubungi, Kamis (2/5/2024).
Azwar menilai, seharusnya Ahmad Nuryana menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong kepemudaan di Kota Cimahi agar dapat berkembang berperan sebagai agen perubahan yang positif.
“Dan apa yang saya lakukan ‘pengkritikan’ itu sebagai proses perubahan kebaikan dari masa lalu organisasi saya yang kurang baik, untuk menatap masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Azwar mengatakan, bahwa kritikan yang disampaikannya kepada Pemkot Cimahi itu merupakan suatu proses kontrol sosial yang dimana itu semua dijamin oleh UU sebagai lembaga swadaya masyarakat.
“Organisasi saya LSM dari GBR kan, dan udah salah satu fungsinya menjadi kontrol sosial, hal tersebut sudah saya lakukan untuk menjaga pemerintahan Kota Cimahi tetap amanah terhadap penggunaan APBD dengan berpedoman pada prinsip transparan akuntabel dan partisipatif,” bebernya.
Oleh karena itu, Azwar merasa miris apabila suara dan aspirasinya itu ditanggapi dengan sinisme hingga memojokan organisasinya itu.
“Jadi sangat miris saya kira bila kami menyuarakan aspirasi tapi ditanggapi dengan sinisme dengan menyamakan atau mengungkit istilah geng motor yang mana itu sangat tendensius terhadap kami seakan ingin memojokan organisasi kami dengan sejarah masa lalu kami,” katanya.
Selain itu, Azwar pun merasa kritikan yang disampaikannya itu merupakan hal yang wajar dimana tiga Wali Kota Cimahi sebelumnya terjerat kasus korupsi.
“Jadi kalo saya mengkritik APBD juga ya suatu hal yang wajar, karena Cimahi itu kan mempunyai tiga wali kota narapidana koruptor, dan selaku menjabat di lingkungan Cimahi, mungkin aja Pak Ahmad ini pernah menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa tersebut,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Azwar juga mengkritisi sikap Disbudparpora yang menurutnya belum memberikan perhatian serius kepada organisasi kepemudaan di Kota Cimahi.
Bahkan, kata Azwar, organisasinya pun belum pernah mendapatkan perhatian dari Pemkot Cimahi khususnya Disbudparpora yang bergerak di bidang kepemudaan.
Padahal menurutnya, di organisasinya itu banyak pemuda-pemuda putus sekolah yang seharusnya diperhatikan sama Pemkot Cimahi.
“Kalau kita sendiri, kalau program itu kita tidak mendapatkan dari Disbudparpora, sama sekali kita belum tersentuh kalau dari organisasi kita, padahal kita notabene nya itu yang seharusnya diperhatikan oleh Disbudparpora,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua moonraker DPC Kota Cimahi, Janjan mengatakan, pernyataan Ahmad Nuryama tersebut memang harus diklarifikasi lebih jelas dari maksud ucapannya. Menurutnya, kata-kata "geng-geng an" itu berkonotasi negatif di masyarakat.
“Hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk kegagalan dari Pemerintah Kota Cimahi dalam membentuk dan meningkatkan kreatifitas pemuda-pemuda di Kota Cimahi,” ujar Janjan.
Selain itu, Janjan pun meminta pejabat Pemkot Cimahi untuk terbuka dan menerima kritikan serta masukan dari masyarakat, bukan malah menjawabnya secara emosional.
“Kalau dikaitkan dengan tugas dan fungsinya, maka institusi kenegaraan atau pemerintahan, menerima masukan, kritik, atau saran adalah sesuatu hal yang biasa, maka sebagai pejabat publik harus lebih peka terhadap kritikan dan masukan dari masyarakat, bukan menjawab secara emosional yang berimbas sesuatu yang ketidakjelasan,” bebernya.
Maka dari itu, Janjan pun menyarankan Pemkot Cimahi untuk meningkatkan sinergitas dengan para pemuda di Kota Cimahi.
“Mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi sinergitas antara Pemerintah dan para Pemuda di Kota Cimahi guna membangun generasi muda yang Kreatif serta menjadikan Kota Cimahi yang bersih dan bebas dari Nepotisme,” tandasnya.
Untuk diketahui, Ahmad Nuryana sendiri telah mengungkapkan permohonan maafnya kepada masyarakat dan beberapa pihak yang merasa tersinggung atas statement-nya di media.
Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya tidak bermaksud menyudutkan pihak tertentu. Ia juga tidak menyangka, jika perkataannya dapat berbuah aksi dari beberapa organisasi pemuda Cimahi.
Ia mengaku, hal tersebut murni kesalahannya dalam berbicara. Sebab, saat itu sedang dalam kondisi letih yang membuatnya khilaf dalam bertutur kata.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
