BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Tak lama lagi masyarakat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di seluruh provinsi , kabupaten dan kota di Indonesia. Sejumlah tahapan telah berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI.
Akademisi muda Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Almadina Rakhmaniar mengatakan, untuk menciptakan pesta demokrasi damai dan lancar, pemerintah harus terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Hal ini penting, karena menjadi salah satu cara terbaik, di mana masyarakat dapat memahami tentang pentingnya pemilu damai dan beradab," kata Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unpas itu.
Almadina menyatakan, dari sudut pandang psikologi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah.
"Pendidikan politik harus diberikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu damai dan beradab," ujar Almadina.
Seperti soal toleransi misalnya, tutur dia, toleransi menjadi edukasi penting bagi masyarakat. "Dengan belajar toleransi, masyarakat bisa menghargai perbedaan, dan menghargai proses demokrasi untuk membantu mengurangi konflik saat pilkada serentak," tutur dia.
Almadina mengatakan, tak hanya masyarakat yang memikul beban penting dalam menciptakan demokrasi damai, namun para tokoh dan calon pemimpin juga memikul tanggung jawab sama dalam menciptakan situasi kondusif.
"Seyogyanya para kandidat juga fokus pada kampanye positif, visi, misi, dan rencana kerja mereka, serta menghindari kampanye yang memicu perpecahan dan konflik antarpendukung. Diperlukan juga forum dialog antara para kandidat agar dapat mengurangi ketegangan dan memperkuat komitmen untuk menjaga iklim pemilu yang kondusif," ucap Almadina.
Menurut dia, salah satu bentuk nyata agar konfilk di masyarakat dapat diminimalisasi meski pilihan politik berbeda, yakni dengan cara memahami karakteristik psikologis masyarakat di setiap daerahnya.
"Para kontestan calon pemimpin ini harus memiliki strategi pengelolaan stres, agar eskalasi emosi tak terjadi," ujarnya.
Saat Pilkada Serentak 2024 dimulai, tutur Almadina, para kandidat juga sebaiknya memahami karakteristik psikologis masyarakat di daerah mereka, memahami kekhawatiran, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat.
"Masyarakat perlu juga memahami bahwa pemilu adalah proses demokrasi yang sifatnya sementara. Perbedaan pilihan menjadi hal lumrah dan bukan alasan untuk memecah belah. Pemilu menjadi momen penting dan bagian dalam demokrasi, dibutuhkan kerja sama semua pihak agar dapat menciptakan iklim pemilu damai dan menghormati perbedaan pendapat," tutur Almadina.
Pengamat sosial dari Provinsi Jabar Badru Yaman mengatakan, apa pun hasilnya nanti, menang dan kalah dalam sebuah kontestasi, masyarakat harus bersikap dewasa untuk bisa menghadapi segala kemungkinan tersebut.
"Saya melihat pilkada ini harus disikapi masyarakat secara dewasa. Pada prinsipnya, masyarakat harus memilih dengan kesadaran bahwa momen pilkada ini untuk memajukan daerah, " kata Badru Yaman.
Berkaitan dengan proses pendewasaan, ujar Badru, masyarakat harus melek dan jangan terbawa arus polarisasi. "Masyarakat harus diedukasi. Siapapun yang menang di pilkada serentak harus dihormati dan karena dipilih masyarakat," ujar Badru.
Dia menuturkan, polarisasi di masyarakat melalui black campaign, hate speech dan berita hoaks, harus dihindari.
"Intinya mari kita berpolitik dengan gembira, masyarakat harus belajar dari Pilpres 2014, 2019, dan 2024. Karena, jika terbawa arus polarisasi, itu menormalkannya lama, " tutur dia.
Badru berharap hasil pilkada serentak di seluruh Indonesia bisa menghasilkan pemimpin daerah tanpa mengorbankan masyarakat.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
