BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pemerintah memenuhi kewajiban pemerataan pendidikan bagi setiap warga negara.
Hal tersebut guna membangun SDM yang unggul dalam menyongsong bonus demografi 2045. Maka dari itu akses pendidikan yang layak, bermutu dan merata ini harus jadi prioritas pemerintah.
Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu mengatakan memberikan prioritas dalam program wajib belajar gratis bagi masyarakat menjadi langkah awal yang perlu dilakukan.
"Jangan gaya-gayaan pakai sekolah gratis, (anggarannya) gak mampu. Yang mampu tidak perlu digratiskan, suruh bayar saja. Pemerintah cukup mensubsidi yang tidak mampu. Silahkan mau negeri atau swasta," katanya. Rabu (22/5/2024).
"Jadi orangtua tidak pusing, semua pasti alumni fakultas pendidikan, mau negeri atau swasta," imbuhnya.
Tidak hanya itu lebih lanjut dikatakan Bakal Calon Gubernur Jawa Barat dari PKS itu, pemerataan fasilitas sekolah dan upaya menghilangkan paradigma sekolah favorit menjadi langkah yang harus dilakukan.
"Yang bagus itu siswanya, bahkan kalau gurunya beda-beda jadi aneh. Karena guru harus standar, baik negeri atau swasta harus sama,"jelasnya.
"Sekolah di mana saja yang dekat dengan rumahnya kualitasnya sama, infrastruktur sama dan itu bagian dari upaya pemerataan pembangunan,"paparnya.
Ia pun meyakini generasi muda Jawa Barat yang unggul bisa terwujud, dan Jabar akan mampu mengoptimalkan bonus demografi dengan SDM yang unggul.
"Saya bermimpi anak-anak bisa sekolah di mana saja. Sekolah negeri atau swasta, di mana saja tanpa harus kesulitan karena biaya,"tandasnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
