JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Tahun 2024 masih diwarnai rangkaian pesta demokrasi lima tahunan di negeri ini. Pascapelaksanaan Pilpres dan Pileg pada Februari 2024, Indonesia masih akan menggelar Pilkada Serentak di daerah.
Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) berkomitmen menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 damai tanpa hoaks dan ujaran kebencian. Ini adalah panggilan moral dan tanggung jawab kolektif yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia menjelang Pilkada Serentak 2024.
Saat ini, dalam era digital yang begitu dinamis, tantangan untuk memastikan Pilkada berlangsung secara damai dan bermartabat semakin kompleks.
Informasi yang tersebar luas melalui platform online dapat dengan mudah disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks dan menghasut dengan ujaran kebencian, mengancam integritas demokrasi dan stabilitas sosial.
Karena itu, upaya bersama untuk menjaga ruang publik digital agar terbebas dari hoaks dan ujaran kebencian menjadi suatu keharusan mutlak dalam merawat kesehatan demokrasi negara kita.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, Kemenkominfo berkomitmen untuk mengawal ruang digital dalam mendukung Pilkada serentak 2024.
Hal ini mencerminkan peran penting yang diemban oleh Kemenkominfo dalam menggalang partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk menciptakan suasana Pilkada 2024 damai dan bertanggung jawab.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Budi Arie menyampaikan narasi Pilkada Damai 2024 yang menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dalam menegakkan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Keterlibatan generasi muda tidak hanya sebatas sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membangun kesadaran akan isu-isu strategis yang berkaitan dengan masa depan negara.
Langkah-langkah komunikasi publik yang dijalankan oleh Kementerian Kominfo mencakup amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024 melalui media sosial, sinergi dengan mitra untuk sosialisasi, serta kolaborasi dengan media massa dalam menyajikan informasi positif seputar pilkada.
Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi isu-isu seperti polarisasi politik dan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang rentan terjadi di dunia digital.
Tidak hanya itu, Kemenkominfo juga gencar mengantisipasi penyebaran hoaks terkait Pilkada. Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, seperti identifikasi dan klarifikasi terhadap ratusan isu hoaks terkait Pemilu, serta pengambilan tindakan untuk menangani konten-konten hoaks.
"Hal ini penting mengingat potensi penyebaran hoaks dapat meningkat secara eksponensial menjelang dan saat Pilkada Serentak 2024," kata Budi Arie.
Budi Arie menyatakan, kerja sama yang erat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memonitor ruang digital, termasuk penanganan hoaks, analisis percakapan online, dan verifikasi akun media sosial. Sinergi ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas proses demokrasi dalam Pilkada 2024.
Di samping itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) juga berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan menyediakan infrastruktur seperti Palapa Ring, BTS 4G, dan satelit.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas akses internet yang memadai di seluruh wilayah, termasuk di tempat-tempat pemungutan suara," ujar Budi Arie.
Selain upaya dari Kemenkominfo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah seperti Kabupaten Sumbawa juga mengambil langkah strategis dalam memastikan Pilkada berjalan damai tanpa hoaks. Mereka menjalin kerja sama dengan pegiat media sosial, aktivis organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta wartawan dalam menyosialisasikan nilai-nilai pengawasan dan menjaga kondusivitas selama proses pilkada.
Upaya preventif yang dilakukan oleh Bawaslu ini sangat penting mengingat potensi penyebaran informasi hoaks yang dapat mengganggu integritas dan keamanan proses Pilkada. Bawaslu juga menekankan pentingnya menjauhkan isu-isu SARA dalam kompetisi politik, sehingga Pilkada dapat berlangsung dengan fokus pada program dan gagasan pembangunan.
Sementara itu di sejumlah provinsi, seperti Maluku, elite politik juga berkomitmen menyambut pilkada dengan damai dan tanpa memanfaatkan isu-isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan persaudaraan dalam kompetisi politik. Dia meminta semua pihak, terutama calon dan tim suksesnya, untuk menghindari politik adu domba dan fokus ke program serta adu gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Jelang Pilkada 2024, partisipasi dan peran aktif seluruh elemen masyarakat sangatlah penting dalam menciptakan pilkada yang sehat, aman, dan bermartabat.
"Mari kita bersama-sama mengawal proses demokrasi ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga ruang digital sebagai sarana yang positif untuk menyampaikan informasi dan pendapat yang membangun," kata Kapolda Maluku.
Irjen Pol Lotharia menyatakan, dengan bersinergi dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian, kita dapat mewujudkan Pilkada Serentak 2024 sebagai tonggak positif dalam sejarah demokrasi Indonesia.
"Mari kita ciptakan Pilkada damai tanpa hoaks dan ujaran kebencian, untuk sebuah masa depan yang lebih baik bagi negara dan generasi mendatang," ujar Irjen Lotharia.
Kapolda Maluku menuturkan, semua pihak perlu berkomitmen untuk menjaga integritas dan kualitas proses Pilkada, dengan mengedepankan dialog, kerja sama, dan partisipasi aktif. Ciptakanlah Pilkada yang beradab, bertanggung jawab, dan menghormati perbedaan.
"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo melakukan pencegahan dengan berbagai langkah, guna mengantisipasi beredarnya hoaks menjadi perpecahan di masyarakat," tutur Kapolda.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menjelaskan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini produksi hoaks di media sosial semakin hari dirasa semakin meningkat.
"Meski hoaks ini kerap diperbincangkan di seluruh lapisan masyarakat, namun, tak pernah ada yang mengungkap darimana dan siapa yang memproduksi kabar bohong tersebut selama ini, " kata Dedi Kurnia Syah, usai kegiatan diskusi politik peluang pilkada di Kota Cimahi dan Kota Bandung, Rabu (29/5/2024) di Jalan Dipatiukur, Kota Bandung.
Dedi menyatakan, masifnya penyebaran hoaks saat ini, mau tidak mau memaksa semua untuk turut andil dalam melakukan sosialisasi gerakan anti hoaks.
"Langkah pemerintah melalui Kemenkominfo bersama Polri patut kita apresiasi. Berbagai langkah pencegahan dilakukan dalam mengantisipasi beredarnya hoaks saat pilkada serentak 2024 nanti di masyarakat. Termasuk para parpol peserta pemilu yang harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu-isu yang beredar, serta membiasakan untuk memverifikasi setiap informasi yang ada, " ujar Dedi.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
