BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyatakan, skema Murur saat mabit (menginap) di Muzdalifah telah dikaji dengan mempertimbangkan aspek hukum fikih dan keamanan jemaah haji.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) pada Sekretariat Daerah Jabar, Faiz Rahman mengatakan, Mabit di Muzdalifah dengan cara Murur ini juga telah disepakati oleh sejumlah ormas Islam dan pemerintah Arab Saudi.
"Soal Murur, ini salah satu inivasi fiqih dalam berhaji, ini sudah ada fatwa ulamanya ada dari NU, MUI, Kemenag bahkan pemerintahan Arab Saudi," ucap Faiz, Selasa (11/6/2024).
Oleh karena itu, Faiz berharap adanya skema Murur ini dapat diterima oleh semua pihaknya tanpa perlu ada perdebatan lagi.
"Karena pendekatan yang dilakukan ini yang paling madaratnya sedikit, memprioritaskan keselamatan jiwa dan jemaah karena keterbatasan tempat," ungkapnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
