BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat akan memberi sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar yang kedapatan bermain judi online atau slot.
Kepala BKD Jabar, Sumasna mengatakan, sanksi bagi ASN yang kedapatan bermain judi online bisa berupa sanksi sedang hingga berat.
"Dalam PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara maka dikenakan sanksi untuk kategori pelanggaran, ringan, sedang atau berat setelah ditindaklanjuti dengan BAP," ucap Sumasna, Senin (17/6/2024).
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar para ASN di lingkungan Pemprov Jabar dapat bekerja dengan baik tanpa terpengaruhi judi online.
"PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN, kewajiban ASN salah satunya adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan," katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya meminta, Pemprov Jabar bersama Forkopimda membuat fakta integritas untuk memberantas judi online.
Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menilai, fakta integritas ini tergolong ampuh. Hal itu terbukti untuk meminimalisir praktik jual beli kursi dalam proses PPDB.
"Seperti PPDB mulai dari Forkopimda efeknya cukup baik orang jadi gak berani, sudah berani menolak nah ini perlu dicontoh memerangi judi online bahkan pinjaman online," ungkapnya.
Menurutnya, judi online di Jabar ini kebanyakan digunakan oleh masyarakat yang awalnya hanya mencoba. Namun karena fasilitas internet pun memenuhi akhirnya menjadi candu.
"Ini sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan, satu sisi saya mohon supaya gubernur sebagai pimpinan, serta bupati dan wali kota, Forkopimda menegaskan ke pada jajaran masing-masing untuk menghentikan semua aktivitas judi online dan pinjol," terangnya.
Selain Pemprov Jabar, kata Gus Ahad, aparat penegak hukum juga harus bisa tegas dalam melakukan penindakan. Menurutnya, jangan sampai judi online hanya diberantas dari situsnya saja namun pelaku tidak diberikan hukuman tegas.
"Kepolisian juga mohon ada penugasan memerangi dari akar kemarin Kominfo blokir, tapi kalau gak ada sanksi hukum itu seperti diabaikan. Jadi perlu diimbangi langkah tegas dari pihak kepolisian lakukan penindakan," tandasnya.
Seperti diketahui, kasus judi online di Jabar sudah mengkhawatirkan. Hal ini juga diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka meminta agar praktik ini bisa segera ditindak tegas.
"Sedih prihatin lihat fenomena judi online ini bahkan lebih menyedihkan lagi katanya Jawa Barat tertinggi," ucap Sekretaris MUI Jabar, Rafani Akhyar di Mapolda Jabar, Kamis (13/6/2024).
Rafani mengungkapkan, baru-baru ini MUI Jabar mendapati laporan dari MUI Kabupaten Cianjur tentang kasus seorang ibu yang terjerat kasus judi online, hingga nekat menjual rumahnya seharga Rp1 miliar. Kondisi ini dirasakannya sangat miris.
"Tadi ada laporan dari Cianjur ada ibu-ibu menjual rumah satu miliar lebih untuk judi online suaminya hanya PNS," katanya.
Menurutnya, praktik judi online di Jawa Barat ini harus ditangani dengan serius. Mengingat, kerusakan yang ditimbulkan akibat judi online dirasakan Rafani sangat besar di masyarakat. Pihak kepolisian harus tegas memberantas akar dari judi online ini.
"Ini harus serius ditangani kalau tidak ini penyakit sama aja dengan narkoba atau sabu. Kan merusak bukan hanya merusak mental, moral ekonomi sosial juga kan coba bagaimana bisa menjadi Indonesia maju seperti itu," jelasnya.
Rafani juga mendorong agar pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas judi online dan para pelaku dihukum berat. Apalagi, kini MUI Jabar, dikatakan Rafani sering menerima pengaduan dari masyarakat tentang judi online.
"Hampir tiap pekan ada kaya tadi di Cianjur ada saya pagi-pagi ditelepon MUI Cianjur. Termasuk parah sampai menjual rumah seharga Rp1 Miliar," imbuhnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
