Sentil Kebijakan Gubernur Jabar, FWK: Penataan Kota Jangan Hanya Sekadar Konten

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Langkah masif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata kawasan perkotaan melalui pembongkaran bangunan liar menuai sorotan tajam dari kalangan wartawan. Penertiban yang ditujukan untuk mengembalikan fungsi trotoar serta saluran air tersebut diminta tidak melupakan nasib para pedagang kecil yang terdampak langsung di lapangan.

Kritik mendalam ini mengemuka dalam forum diskusi yang digelar oleh Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Jawa Barat di Sekretariat FWK Jabar, Jalan Braga, Bandung.

Secara prinsip, upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum patut diacungi jempol. Namun, eksekusi penertiban di tengah kondisi ekonomi yang menghimpit—ditandai penurunan daya beli dan melonjaknya harga kebutuhan pokok—dinilai membutuhkan empati ekstra dari jajaran pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ketua FWK Jabar, Tatang Suherman, menyuarakan bahwasanya penataan ruang publik seharusnya berjalan beriringan dengan penyediaan sarana alternatif bagi penopang ekonomi kerakyatan.

"Mereka rakyat kecil yang mengandalkan hidupnya dari berdagang. Untuk menyewa kios karena mahal akhirnya mereka terpaksa memanfaatkan lahan itu, " tegas Tatang.

Soal Ganti Rugi dan Nasib Relokasi

Persoalan tak berhenti pada aksi pembongkaran fisik semata. Komitmen pemerintah daerah terkait kompensasi bagi para pelaku usaha mikro yang tergeser juga turut dipertanyakan keberadaannya.

Sekretaris Umum FWK Jabar, Kurnia Nugraha, membeberkan fakta lapangan mengenai nasib para pedagang pasca-penertiban yang hingga kini masih menggantung.

"Tapi faktanya mereka tidak menerima. FWK mohon agar info ini ditindak lanjuti lebih bagus kalau mereka direlokasi, " kata Kurnia.

Sejalan dengan hal itu, Bendahara FWK Jabar, Mantoyo, menggarisbawahi pentingnya kepekaan pemerintah daerah terhadap penderitaan wong kecil. Menurutnya, fokus utama jajaran Pemprov Jabar saat ini semestinya tertuju pada perancangan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Editor: Agung Bakti Sarasa