"Berikutnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan jalan-jalan antar kota kabupaten perlu dialokasikan cukup, berikut kualitas jalan yg memadai. Maksudnya jalan-jalan yang perlu di beton, harus dibeton tidak bisa dengan aspal," jelasnya.
"Perlu ada perencanaan terpadu antara jalan milik pusat, provinsi dan Kota/Kabupaten. Sehingga terjadi peningkatan layanan jalan dari tingkat pusat, provinsi hingga Kota/Kabupaten,"imbuhnya.
Hal tersebut bisa dilakukan jika Pemerintah pusat dan Provinsi duduk bersama untuk merumuskan kembali anggaran sehingga skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat bisa didahulukan.
"Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu kembali merumuskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus, Dana Transfer Daerah, Bantuan Keuangan lebih proporsional, agar pembangunan infrastruktur jalan bisa lebih merata. Terutama untuk peningkatan kualitas jalan antar kota kabupaten, pemeliharaan dan penanggulangan bencana,"paparnya.
Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Haru Suandharu pun menegaskan, konektivitas jalan, yang terhubung memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk masyarakat namun juga untuk peningkatan ekonomi daerah.
"Jalan-jalan milik pusat dan provinsi sangat penting dipastikan terhubung untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa barat. Jangan sampai APBD provinsi tidak efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi,"tegasnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
