BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Jalan Ambles kembali terjadi di Jawa Barat, tepatnya di Tajur Desa Cikubang, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (30/6/2024).
Akibat peristiwa tersebut jalan sepanjang 30 meter amblas dengan kedalaman 1 meter karena pergerakan tanah.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tidak terduga untuk penanggulangan bencana yang memadai dengan kisaran 5 hingga 10 persen dari APBD.
"Menurut saya Jabar itu memang rawan Banjir dan Longsor. Oleh karena itu anggaran tidak terduga, khususnya untuk penanggulangan bencana perlu dialokasikan memadai, Setidaknya 5 sampai dengan 10 persen dari APBD karena potensi bencana cukup besar," katanya.
Tidak hanya itu di katakan, Bakal Calon Gubernur Jawa Barat itu juga, alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan pun harus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
"Berikutnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan jalan-jalan antar kota kabupaten perlu dialokasikan cukup, berikut kualitas jalan yg memadai. Maksudnya jalan-jalan yang perlu di beton, harus dibeton tidak bisa dengan aspal," jelasnya.
"Perlu ada perencanaan terpadu antara jalan milik pusat, provinsi dan Kota/Kabupaten. Sehingga terjadi peningkatan layanan jalan dari tingkat pusat, provinsi hingga Kota/Kabupaten,"imbuhnya.
Hal tersebut bisa dilakukan jika Pemerintah pusat dan Provinsi duduk bersama untuk merumuskan kembali anggaran sehingga skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat bisa didahulukan.
"Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu kembali merumuskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus, Dana Transfer Daerah, Bantuan Keuangan lebih proporsional, agar pembangunan infrastruktur jalan bisa lebih merata. Terutama untuk peningkatan kualitas jalan antar kota kabupaten, pemeliharaan dan penanggulangan bencana,"paparnya.
Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Haru Suandharu pun menegaskan, konektivitas jalan, yang terhubung memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk masyarakat namun juga untuk peningkatan ekonomi daerah.
"Jalan-jalan milik pusat dan provinsi sangat penting dipastikan terhubung untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa barat. Jangan sampai APBD provinsi tidak efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi,"tegasnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
