JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) membahas mitigasi antisipasi informasi dan berita bohong atau hoaks di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Pemkot Jakpus berupaya memutus penyebaran hoaks di medsos saat pesta demokrasi itu berlangsung.
Pembahasan mitigasi hoaks tersebut melibatkan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Jakarta Pusat dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).
"Kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam memitigasi hoaks," kata Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Pusat Rahmat Hidayat dikutip Senin (15/7/2024).
Rahmat menyatakan, dalam pertemuan itu dibahas cara memutus penyebaran hoaks di medsos dengan menggandeng Mafindo. Mafindo memberikan pemahaman kepada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait literasi digital, memitigasi hoaks dan ujaran kebencian.
"Kami berharap seluruh pihak terkait bisa berperan menangkal dan meminimalisir dampak hoaks saat pelaksanaan Pilgub mendatang," ujar Rahmat.
"Intinya UKPD terkait bisa berkolaborasi dengan Mafindo dalam mencegah berita hoaks dan ujaran kebencian menjelang pilkada mendatang," tuturnya.
Partnership Tular Nalar Mafindo Jakarta Erie Heriyah mengatakan, edukasi melawan hoaks sangat diperlukan untuk menekan kesalahan informasi dalam pilgub. Hal itu agar tidak sampai terjadi hasutan dan ujaran kebencian meluas di tengah masyarakat.
"Kami punya program Tular Nalar yang menyasar kepada Gen Z, pemilih pemula, dan lansia. Namanya sekolah kebangsaan dan akademi digital lansia," kata Erie.
Dalam program Tular Nalar, ujar Erie, masyarakat diedukasi terkait definisi hoaks, ujaran kebencian, dan literasi digital. Dengan pemahaman itu diharapkan mereka bisa menyaring informasi dan berita tentang kepemiluan agar dapat memutus hoaks.
"Mereka akan tahu bahwa tidak semua informasi yang didapat bisa dipercaya dan disebarkan kembali," ujar Erie.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Jakarta Pusat, Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik), Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat.
Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Dhany Sukma meminta jajaran untuk bersikap netral dalam perhelatan Pilgub 2024 dengan memahami teknis dan pelaksanaan.
"Saya minta netralitas dijunjung tinggi. Seluruh jajaran birokrasi harus memegang penuh komitmen untuk bersikap netral dan paham teknis Pilkada 2024," kata Dhany.
Dhany mengingatkan sanksi tegas bagi ASN tidak netral saat Pilkada Jakarta 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
