"Jadi kami siap menerima benchmark, kita pun terbuka dalam hal diskusi dalam segala macam, memang ini wadah-wadah yang positif. Karena adanya keterbatasan dalam arti kita susah menghubungi BPD satu sama lain, dengan adanya wadah ini kita saling kenal, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertukar pikiran dan akhirnya terciptalah inovasi, aktivitas yang ujung-ujungnya akan mendukung perusahaan," katanya.
Dukungan yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Teppy Wawan Dharmawan. Dia memandang, para karyawan yang tergabung dalam federasi ini bisa menyelesaikan masalah dengan bersama-sama.
"Ini adalah hal yang luar biasa dan saya tadi lihat lumayan menjadi kejutan buat saya. Ternyata 14 BPD dari daerahnya bergabung berada di sini dan mereka menyatukan ini dalam bentuk federasi," ucap Teppy.
Teppy mengatakan, pemerintah memiliki fungsi untuk membangkitkan kesadaran, salah satu wujud demokratisasi dalam dunia usaha dengan memerlukan peran-peran serikat pekerja.
"Ini merupakan wujud demokratisasi, mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan yang diberikan kepada pekerja untuk bagaimana menjadi sebuah produktivitas, wujud fisik yang kita lihat," ungkapnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
