BANDUNG,iNews BandungRaya.id - Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan jadi salah satu program prioritas sebagai fondasi pembangunan.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Achmad Tjachja Nugraha mengatakan, pada kerangka Astacita Presiden Prabowo, kemandirian ekonomi rakyat serta penguatan sektor strategis berbasis sumber daya dalam negeri, termasuk kelautan dan perikanan.
"Sektor perikanan laut memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Selain sebagai sumber protein nasional, laut juga berperan sebagai jalur utama perdagangan dan distribusi logistik Indonesia," ucapnya di Bandung, Minggu (11/1/2026).
Menurutnya, visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian pangan nasional harus menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama, khususnya melalui penguatan kampung nelayan sebagaimana mandat Astacita.
“Arahan Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian pangan sangat tepat. Ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor darat. Kampung nelayan perlu menjadi pusat produksi, distribusi, dan penguatan ekonomi rakyat berbasis laut,” kata dia.
Ia menyampaikan pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan fisik, tetapi perlu didukung oleh pengadaan teknologi maritim modern, tata kelola berbasis data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan.
Dalam konteks tersebut, ia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih aktif menghadirkan teknologi maritim ke wilayah pesisir. Mulai dari sistem informasi cuaca dan oseanografi, alat tangkap ramah lingkungan, kapal penangkap ikan berteknologi efisien, hingga fasilitas cold storage dan logistik rantai dingin.
“Peran KKP sangat krusial agar teknologi maritim benar-benar menjangkau kampung nelayan dan meningkatkan produktivitas serta keselamatan nelayan kecil,” kata Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Indonesia (KASAI) ini.
Prof Achmad Tjachja juga menekankan pentingnya pemanfaatan data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar modernisasi sektor perikanan laut.
Ia menyebutkan peran Pushidrosal TNI AL perlu dimaksimalkan dalam penyediaan peta laut dan data oseanografi yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan perikanan nasional.
“Anggaran Pushidrosal perlu ditingkatkan agar mampu melakukan pembaruan dan penguatan data oseanografi secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat optimal untuk mendukung kebijakan perikanan, keselamatan pelayaran, serta ketahanan pangan berbasis kelautan,” ucapnya.
Besarnya peran laut tercermin dari data perdagangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2025 volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai sekitar 44,6 juta ton.
Data tersebut menunjukkan laut masih menjadi jalur utama logistik dan perdagangan Indonesia. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nilai ekspor perikanan Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar 3,7 miliar dolar AS, dengan impor sekitar 300 juta dolar AS, sehingga mencatat surplus neraca perdagangan perikanan lebih dari 3 miliar dolar AS.
Capaian tersebut dinilai sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor kelautan dan perikanan menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.
Data BPS dan KKP menunjukkan jumlah nelayan aktif di Indonesia berada pada kisaran 2,4 hingga 3 juta orang, dengan mayoritas merupakan nelayan kecil, serta didukung lebih dari 1,1 juta unit kapal penangkap ikan yang sebagian besar berskala kecil.
Seiring meningkatnya konsumsi ikan nasional yang pada 2024 mencapai sekitar 58,9 kilogram per kapita per tahun, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi perikanan nasional.
Pada 2025, kapasitas produksi perikanan nasional tercatat melampaui 25 juta ton dan ditargetkan terus meningkat pada 2026 melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan kampung nelayan terintegrasi berbasis teknologi dan inovasi.
“Inovasi teknologi maritim dan riset oseanografi perlu menjadi bagian dari kebijakan Astacita Presiden Prabowo agar pembangunan kampung nelayan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
