JAKARTA,iNews.id - Partai Demokrat menilai wacana Penundaan Pemilu 2024 mendatang ketakutan dan Akal-akalan Penguasa saat ini. Selain itu juga untuk menghindari pergantian kekuasaan pada Pemilu 2024 nanti.
Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina mengatakan Pemilu 2024 belum dilaksanakan, Pemerintah sudah mengalami post power syndrome (sindrom paska kekuasaan), sehingga tega mengkhianati amanat reformasi untuk membatasi kekuasaan..
“Kita harus mengapresiasi ketegasan sikap Bu Megawati Soekarnoputri dan pak Surya Paloh untuk menolak penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode. Dua negarawan senior ini tahu betul konsekuensi dari menghianati demokrasi ini. Rakyat bisa chaos. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidaksetujuan rakyat,” tegas Jovan, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/3/2022).
Namun ingat, kata Jovan lebih lanjut, Sejarah mengajarkan pada kita, ketika rakyat terus ditekan dan ditakut-takuti, mereka akan tiba pada satu titik saat mereka melawan balik, sehingga bisa terjadi chaos besar.
"Konsekuensi inilah yang dihindari oleh Megawati dan Surya Paloh. Para pejabat yang sekarang ini berupaya untuk utak-atik mengkhianati amanat reformasi, sebaiknya belajar dari Megawati dan Surya Paloh. Biaya politik dan sosialnya akan terlalu besar," ucapnya.
Lanjut Jovan, pergantian kekuasaan adalah sesuatu yang alamiah dalam sejarah, dan sudah dijamin dalam konstitusi kita. Jika ini diutak-atik terus dengan berbagai alasan, sejarah tahun 1998 mengajarkan pada kita bagaimana publik melakukan koreksi dengan sendirinya.
Jovan menanggapi pernyataan terakhir Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kembali menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan, kali ini dengan alasan riset big data yang menunjukkan aspirasi publik.
Sebelumnya, klaim beberapa Ketua Umum partai politik yang menyatakan ada aspirasi rakyat untuk menunda pemilu, dibantah oleh sejumlah survei lapangan yang dilakukan nasional.
Klaim Luhut kemudian juga dibantah sejumlah pakar big data, karena jumlah datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan setelah diteliti ulang, hasilnya lebih banyak yang menolak ketimbang menunda pemilu.
“Pernyataan pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja, adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang mengkhianati amanat Reformasi," ucapnya.
Sebelumnya, skenario tiga periode gagal, demikian juga skenario perpanjangan jabatan gagal, sekarang dilanjutkan skenario tunda pemilu.
“Melihat wacana tunda pemilu ini pun kemungkinan besar akan gagal, skenario lain yang mungkin dilakukan adalah memaksakan amandemen UUD 45, dengan memanfaatkan kekuatan partai koalisi yang dominan di DPR RI maupun di MPR RI.”
Dia menambahkan bahwa alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran Pemilu 2024, karena sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu masih deadlock.
Jovan memperingatkan.Skenario paling akhir, bukan tidak mungkin, Pemerintah nekat mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan, seolah-olah kehendak rakyat berdasarkan survei abal-abal, alasan ekonomi yang belum pulih, alasan Covid-19 yang belum terkendali, dan bahkan alasan perang Rusia-Ukraina yang nun jauh di sana.
“Dengan kata lain, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat Reformasi,” tegas Jovan mengingatkan masyarakat.
Ada apa dengan Pemerintah?” gugat Jovan, ”Makin ke sini makin terasa benar apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dibalik wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan ini.
Secara akal sehat dan hati nurani, urai Jovan lebih lanjut, “Ada beberapa kemungkinan alasan tunda Pemilu. Pertama, Pemerintah sudah dicekam ketakutan kehilangan kekuasaan (post power syndrome) bahkan sebelum kekuasaan berganti. Para pakar psikologi politik dan para sejarawan perlu juga berbicara tentang hal ini,"
Kedua, kata Jovan lagi, “Pemerintah ketakutan rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang baru bakal gagal total, baik karena faktor ketidakpastian ekonomi serta kurangnya waktu.
“Baru saja kita membaca Softbank Group Corp membatalkan rencana investasinya bagi IKN, pada Jumat lalu. Sebelumnya pemerintah mengklaim Softbank berkomitmen berinvestasi antara 30-40 milliar dolar AS. Mundurnya Softbank ini tentunya bukan hanya soal uang, tapi juga merefleksikan ketidakyakinan investor akan proyek ini.
Selain itu kita membaca pemerintah menaikkan porsi pembiayaan dari APBN hampir dua kali lipat, bahkan Menkeu sempat menjelaskan akan merealokasi sebagian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pembangunan IKN, walaupun kemudian dibantah Menko Perekonomian.
“Waktu yang tersisa kurang dari dua tahun ini juga tidak realistis untuk memindahkan Ibukota Negara. Ingat memindahkan Ibukota bukan hanya membangun gedung dan infrastruktur, tapi juga memindahkan kehidupan manusia dengan segala kebutuhannya di sana: air, listrik, transportasi, lingkungan perumahan, sekolah, pasar dan sebagainya.
Belum lagi kita bicara sistem pertahanan Ibukota yang tidak mungkin dibangun dalam waktu kurang dari dua tahun, apalagi lokasi Ibukota yang baru ini lebih dekat pada hot spot regional seperti Laut Cina Selatan,” ujar Jovan, yang lulus dari Sekolah Staf dan Komando di Nanjing, Tiongkok.
“Para pakar ekonomi dan investasi berani mengatakan dengan sebenarnya, berdasarkan akal sehat dan hati nurani, apakah rencana IKN ini memang layak atau tidak? Jangan mengorbankan Pemilu sebagai hak konstitusi rakyat dengan IKN yang merupakan kehendak pemerintah.
“Demokrat setuju IKN pindah dari Jakarta, tapi Demokrat tidak setuju jika dilakukan saat ini juga, ketika dana yang ada harusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19," tandasnya.
"Jangan kehendak rakyat untuk melaksanakan pergantian kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu diutak-atik hanya karena elit kekuasaan gagal mengatasi post power syndrome atau untuk menyelamatkan proyek mercusuar yang merupakan kepentingan elit," tutup Jovan, "Rakyatlah pemegang kedaulatan di negeri ini. Pemerintah melayani rakyat. Bukan sebaliknya." tutupnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
