Rumah Demokrasi Sebut Wacana Penundaan Pemilu 2024 Resahkan Masyarakat

BANDUNG, iNews.id - Rumah Demokrasi menolak wacana penundaan pemilu serentak 2024 yang diutarakan petinggi partai beberapa waktu lalu. 

Ketua Rumah Demokrasi, Ramdansyah mengatakan wacana penundaan tersebut  dapat meresahkan masyarakat, selain itu juga menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Rumah Demokrasi menganggap bahwa isu penundaan Pemilu dapat meresahkan masyarakat, karena itu adalah bentuk pelanggaran konstitusi," ucapnya, Senin (28/20/2022).

Menurutnya, dalam teori ketatanegaraan, pelanggaran atas konstitusi hanya dimungkinkan dalam kondisi yang sangat darurat. Itupun dengan pertimbangan dan asumsi yang jelas terkait definisi untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat. 

"Dengan demikian persoalan konstitusional lainnya adalah penambahan masa jabatan presiden, memperpanjang masa jabatan parlemen, dan kepala daerah. Boleh dikatakan bahwa ini akan menyebabkan pelanggaran konstitusi secara berjamaah.

"Maka dari itu, Rumah Demokrasi menduga wacana penundaan Pemilu ini sebagai “persoalan menjaga kekuasaan”," tambahnya.

Ramdansyah mengatakan rasionalisasi dengan melakukan prosedur perubahan konstitusi, maka perubahan konstitusi bukan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, tetapi lebih kepada syahwat kekuasaan kelompok atau elit politik tertentu. 

Menurutnya, seperti kata Franklin D Roosevelt dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, maka wacana penundaan ini juga demikian. Wacana ini sebuah strategi sebuah taktik, demikian pernyataan Jenderal Prusia Carl von Clausewitz. 

Maka, lihat saja, katanya, siapa saja yang menyetujui penundaan Pemilu. Mereka yang berada di barisan ini adalah Ketua-Ketua umum partai politik. 

"Diantara mereka yang memiliki angka elektabilitas yang rendah dari hasil sejumlah survei baru-baru ini. Dari sejumlah data Survei menunjukkan bahwa para pemimpin Parpol, tidak memiliki elektabilitas yang memadai untuk ikut dalam kontenstasi Pilpres dalam Pemilu 2024," ucapnya.

Lebih lanjut, Ramdansyah mengungkapkan bahwa Rumah Demokrasi memberikan dukungan kepada KPU yang sudah memberikan kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024. Maka dari itu, Partai-partai politik dan elit-elit politik sudah seharusnya memberi contoh untuk disiplin dan taat pada Konstitusi.

"Tentu saja Rumah Demokrasi berharap partai-partai politik dan elit-elit politik seharusnya lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan sungguh sungguh. Bukan justru sebaliknya membuat gaduh politik dan mengarah pada pelanggaran konstitusi," tutupnya. (*)

Editor : Abdul Basir