JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - DPP Partai Golkar menggelar diskusi, Refleksi 2024 dan Outlook 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Selatan. Dalam diskusi tersebut, Partai Golkar membahas soal kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi melalui wakilnya di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Hadir pula narasumber dalam diskusi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, dan pengamat politik Adi Prayitno.
Dalam sambutannya, Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, di HUT Partai Golkar, ada catatan demokrasi yang harus dilakukan. Diskursus yang berkembang apakah sudah benar pola demokrasi seperti saat ini? Apakah harus dipertahankan?
"Harus diketahui, kata Bahlil, demokrasi bukan hanya tujuan utama dalam membangun negara ini. Demokrasi adalah instrumen. Pilpres telah diputuskan dalam UUD 45 harus dipilih langsung oleh rakyat," kata Ketum DPP Partai Golkar.
Bahlil menyatakan, namun pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) masih dimungkinkan untuk dicari formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaidah dan hak-hak demokrasi rakyat.
"Ini penting karena ini salah satu sistem yang akan Golkar tawarkan karena tidak menutup kemungkinan baik untuk rakyat. Kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada tidak mesti pemilihan langsung," ujar Bahlil.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
