JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika dan anggota Komisi I DPRD Cianjur menyerahkan aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 ke DPR RI, Senin (3/2/2025). Penyerahan aspirasi itu bertepatan dengan aksi unjuk rasa para honorer di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Metty menyerahkan dokumen Berita Acara Kesepakatan (BAK) No. 001/BAK/AHI/I/2025 kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong.
Kehadiran Metty Triantika yang didampingi Ketua Komisi I DPRD Cianjur Muhammad Isnaeni, Sekretaris Komisi I Asep Riyatman, dan anggota itu, merupakan wujud nyata komitmen DPRD Cianjur dalam mendukung perjuangan para tenaga honorer yang menuntut kejelasan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika mengatakan, perjuangan tenaga honorer harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Metty sengaja datang bersama Komisi I DPRD Cianjur untuk memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan honorer R2 dan R3.
“Saya berharap semua pihak terkait dapat mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dan harapan tenaga honorer karena ini menyangkut masa depan mereka yang telah berdedikasi penuh untuk negara,” kata Ketua DPRD Cianjur.
Metty yang juga menjabat Bendahara Umum DPD Partai Golkar Jabar itu menyatakan, dokumen BAK No. 001/BAK/AHI/I/2025 memuat dua poin utama, yakni, pertama percepatan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 berbasis database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan masa kerja mereka dan kedua komitmen menunda rekrutmen CPNS dan PPPK formasi umum hingga pengangkatan honorer selesai dilakukan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, dokumen dan tuntutan yang diajukan akan menjadi bahan pembahasan penting di tingkat Komisi II DPR RI.
“Aspirasi ini sudah saya terima, dan saya akan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait. Hampir semua keluhan ini relevan dengan agenda pembahasan mendatang,” kata Bahtra Banong.
Unjuk Rasa Tenaga Honorer se-Indonesia
Ribuan tenaga honorer dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Cianjur, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Indramayu, Banten dan lain-lain menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.
Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang hanya memberikan status PPPK paruh waktu kepada tenaga honorer R2 dan R3 sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025. Kebijakan tersebut dianggap tidak memadai dan tidak mencerminkan penghargaan atas dedikasi para honorer.
Dalam aksi itu, massa tenaga honorer menuntut pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Mereka juga mendesak diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) khusus untuk mengangkat tenaga Non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN menjadi PPPK penuh waktu.
Selain itu, massa meminta rekrutmen CPNS 2025 dihentikan sementara hingga seluruh honorer R2 dan R3 selesai diangkat dan pemerintah mengoptimalkan anggaran serta formasi untuk keperluan tersebut.
Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cianjur Heryawan Yusup menyampaikan bahwa aksi ini adalah bagian dari perjuangan panjang untuk keadilan.
“Kami telah bekerja untuk negara ini dengan dedikasi penuh, meskipun status kami tidak dihargai sebagaimana mestinya. Kami berharap pemerintah mendengar dan memenuhi tuntutan kami,” kata Heryawan.
Editor : Agus Warsudi
