BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah melakukan evaluasi kerja sama dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) setelah adanya pembongkaran pagar laut di Bekasi.
Diketahui, Pemprov Jabar dan PT TRPN telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengelolaan lahan darat seluas kurang lebih 5.700 meter persegi yang diperuntukan untuk akses jalan dari 7,4 hektare lahan milik Pemprov Jabar.
Sementara lokasi pagar laut ternyata berada di luar bagian kesepakatan kerja sama Pemprov Jabar dengan PT TRPN.
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, evaluasi ini nantinya akan melibatkan Inpekstoran dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Kerja sama dengan Pemprov sendiri PT-nya hanya terkait dengan areal dan kami sedang evaluasi ini bagaimana apakah (tetap) dilakukan atau diputus. Sedang evaluasi oleh Inspektorat dan BPKAD juga sedang evaluasi," ucap Bey di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (11/2/2025).
"(Pagar laut) di luar area, karena yang lahan laut bukan bagian dari yang dikerja samakan," lanjutnya.
Bey mengatakan, saat ini pagar laut sepanjang 3 kilometer di pesisir Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi itu tengah dilakukan pembongkaran mandiri oleh PT TRPN.
Diketahui, pagar laut Bekasi yang sempat menuai kontroversi akhirnya dibongkar. Langkah ini diambil setelah PT TRPN dianggap melakukan pelanggaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
"Iya (dibongkar), tim kami diturunkan ke sana karena komitmennya membongkar mandiri," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar, Hermansyah menyebut pembongkaran pagar laut Bekasi dilakukan setelah PT TRPN mengakui pelanggaran dalam kegiatan reklamasi.
Selain itu, PT TRPN juga menyatakan kesiapannya untuk dikenakan sanksi administratif, termasuk melakukan pembongkaran pagar laut.
"Sebagai tindaklanjut dari proses sanksi administrasi, hari ini Selasa, 11 Februari 2025, PT TRPN melakukan pembongkaran pagar laut secara mandiri menggunakan alat berat yang akan diawasi oleh DKP Jabar dan stakeholder terkait," kata Hermansyah.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
