BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Tingkat ketidakpuasan masyarakat Kabupaten Sukabumi terhadap pemerintah relatif tinggi. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih Asep Japar dan Andreas dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Teras Literasi, sebuah lembaga yang fokus pada kajian literasi dan kebijakan publik dibawah naungan Perkumpulan Peneliti dan Pegiat Literasi (RLI) menunjukkan, masyarakat mayoritas tak puas dengan kepemimpinan Bupati Sukabumi Marwan Hamami dan Wakil Bupati Iyos Somantri.
Survei dilakukan terhadap 400 responden dengan margin of error 4,9 persen. Populasi survei diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi tahun 2024, dan dilaksanakan pada 4-12 Februari 2025.
Hasilnya, sebesar 51,5 persen responden menyatakan kurang puas dengan kinerja Pemkab Sukabumi di bawah kepemimpinan Marwan-Iyos. Sementara 17,35 persen menyatakan sangat tidak puas.
Hanya 5,5 persen responden yang merasa sangat puas. Sedangkan 15,2 persen menyatakan cukup puas. Sisanya, sebesar 10,37 persen, tidak memberikan tanggapan.
Founder Teras Literasi Wahyu Ginanjar mengatakan, ketika ditanyakan kinerja Bupati Marwan Hamami secara spesifik, 60,33 persen responden merasa kurang puas. Sementara 11 persen menyatakan sangat tidak puas.
"Di sisi lain, hanya 3 persen yang merasa sangat puas dan 20,67 persen menyatakan cukup puas. Sebesar 5 persen responden tidak memberikan tanggapan," kata Wahyu Ginanjar, Kamis (13/2/2025).
Wahyu menyatakan, hasil survei terhadap kinerja Wakil Bupati Iyos Somantri juga menunjukkan angka ketidakpuasan yang relatif tinggi. Sebesar 45,3 persen responden menyatakan kurang puas. Sedangkan 18,65 persen menyatakan sangat tidak puas.
"Responden yang merasa sangat puas hanya 3 persen dan 22,25 persen menyatakan cukup puas. Sebesar 10,8 persen responden tidak memberikan tanggapan," ujarnya.
Menurut Wahyu, survei ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kepemimpinan daerah yang telah berjalan selama lima tahun terakhir.
Hasil survei ini pun, tutur Wahyu seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kebijakan yang lebih pro-rakyat.
"Ketidakpuasan publik yang tinggi menunjukkan adanya kebutuhan akan perbaikan dalam berbagai aspek pemerintahan," tutur Wahyu.
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi terpilih periode 2025-2029, kata dia, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan solusi lebih efektik dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
"Artinya banyak PR yang harus diselesaikan, terutama di kebutuhan-kebutuhan mendasar. Seperti harga bahan pokok. Walaupun bukan kebijakan kabupaten, tapi minimal ada progres dari bupati baru untuk mengendalikan harga. Termasuk lapangan pekerjaan dan lain-lain," ucapnya.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
