Adapun pertemuan dengan anggota DPR-RI tersebut, bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan keuangan haji serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Istri dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil itu menyebut, untuk memastikan dana umat digunakan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami berharap BPKH terus mengoptimalkan pengelolaan dana haji sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah. Selain itu, kami mendorong penguatan prinsip syariah dan kelembagaan, agar BPKH benar-benar dapat menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pengelolaan dana haji yang adil serta mampu meringankan beban jemaah," ujar Atalia.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar, Dedi Supandi, menyampaikan bahwa kuota haji untuk Jabar tahun ini mencapai 38.723 jemaah.
Dedi, menekankan pentingnya sosialisasi keuangan haji, terutama bagi masyarakat Jabar yang mayoritas jemaahnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar.
"Diseminasi informasi mengenai keuangan haji menjadi sangat krusial. Kami berterima kasih kepada BPKH atas upaya mencerahkan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait pengelolaan dana haji," tutup Dedi.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
