BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar meminta Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi tegas dalam menertibkan bangun-bangun yang melanggar dan berpotensi memicu terjadinya banjir.
Hal itu terungkap dalam diskusi media Fraksi PDIP DPRD Jabar bersama Media dengan Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Bencana Alam di Jawa Barat, Kamis (21/3/2025).
Wakil ketua DPRD Jabar sekaligus Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono menilai hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya bencana alam di Jabar, apalagi saat ini merupakan puncak musim hujan.
Ono pun menantang Dedi Mulyadi membongkar bangunan milik swasta yang melanggar aturan, dan tak hanya beraninya membongkar banguna milik BUMD Jabar, seperti ketika membongkar Hibisc Fantasy, Puncak, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.
“Saya tantang Gubernur Jawa Barat atau pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup untuk berani membongkar bangunan-bangunan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan dihijaukan kembali,” ungkap Ono Surono.
“Nah, dimana Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup sudah berani membongkar satu objek wisata milik BUMD Jawa Barat. Tapi ada 10 lainnya yang milik swasta yang belum dibongkar, yang statusnya sama dengan Hibisc itu,” imbuhnya.
Selain itu, Ono juga menilai Dedi hanya melakukan pembongkaran bangunan tak berizin milik BUMD Jabar di atas lahan hijau milik PTPN yang dialihfungsikan di kawasan Puncak Bogor.
Hal itu diindikasikan jadi penyebab banjir yang menerjang kawasan Jabodetabek pada awal Maret lalu. Namun bangunan yang berdiri di atas lahan hijau milik PTPN yang dialihfungsikan itu bukan hanya bangunan milik BUMD, tetapi juga banyak bangunan swasta lainnya yang berstatus sama.
“Seharusnya diperlakukan sama, tidak pandang bulu. BUMD dan swasta harus diperlakukan sama, wajib dibongkar. Dan sekali lagi, tidak hanya di Bogor, tidak hanya di Cianjur tapi di wilayah-wilayah lain, saya yakin di wilayah lain ini akan sangat banyak sekali dan saya akan terus mendukung langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa terkait dengan penertiban ini,” ujar Ono.
“Ini akan sangat banyak sekali ada beberapa villa, ada perumahan, ada resto juga ya kan semuanya hampir di wilayah PTPN dan juga kalau Eiger itu kan ada PTPN, ada juga yang wilayah kehutanan yang dikelola oleh Balai TNGP Taman Nasional Gede Pangrango,” tandasnya.
Lebih lanjut, Ono juga meminta Dedi melakukan hal yang sama terhadap kawasan hulu lainnya, tidak hanya di Puncak Bogor. Hal ini penting karena ancaman banjir dan alih fungsi lahan pun terjadi di lahan-lahan hijau lainnya.
"Saya berharap gubernur setelah ini bergeser ke Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, Kota Bandung. Karena saya yakin di sana banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak sesuai peruntukannya," katanya.
Terlebih, tambah Ono, di daerah aliran sungai lainnya pun sudah terjadi banjir yang juga menimbulkan kerugian dan korban yang besar. "Sama, banjir serupa terjadi di Bandung, Cirebon," katanya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ketut Sustiawan, menambahkan, pemerintah pun harus berani mengejar pihak-pihak yang mengeluarkan izin terkait alih fungsi lahan tersebut. "Jadi bukan hanya persoalan membongkar bangunan, tapi harus dikejar juga siapa pihak-pihak yang memberikan izin bangunan-bangunan itu," ujarnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
