BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan sidak ke pabrik yang diduga melakukan pencemaran lingkungan, Senin (24/3/2025).
Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya DPRD KBB mendapatkan surat masuk yang kemudian didisposisikan kepada Komisi III dan Komisi I terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Charoen Pokphand Jaya Farm di Kecamatan Cipatat.
"Kami datang ke sini (Sidak) untuk menindaklanjuti surat masuk ke DPRD KBB yang didisposisikan kepada Komisi III dan Komisi I, salah satunya terkait pencemaran lingkungan," kata Ketua Komisi III, Pither Tjuandys kepada wartawan saat ditemui usai sidak.
Pada sidak tersebut selain Ketua Komisi III dan anggota, juga tampak hadir Ketua Komisi I DPRD KBB. Kemudian perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Satpol PP, dan perwakilan pihak kecamatan.
Mereka lalu melakukan konfirmasi ke manajemen PT Charoen Pokphand Jaya Farm untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya dugaan polusi udara dari perusahaan yang bergerak di bidang produk pakan ternak, ayam pedaging, anak ayam usia sehari (DOC), makanan olahan, dan daging ayam olahan tersebut.
Pither menyebutkan, di surat tersebut disampaikan tentang persoalan lingkungan dan kesenjangan yang tengah dirasakan masyarakat. Seperti limbah, penyerapan tenaga kerja, hingga legalitas perusahaan.
Hasil pemaparan semua dinas dan manajemen perusahaan yang hadir, PT Charoen Pokphand Jaya Farm secara legalitas sudah menempuh dan mengeluarkan dokumennya.
Hanya saja saat pengajuan, lahannya masih kosong sehingga harus ada peningkatan dan perbaikan mulai dari site plan hingga dilakukan kajian kembali.
Terkait persoalan air bawah tanah yang notabene sudah bukan kewenangan dari Pemda KBB melainkan dari pusat. Berikutnya, persoalan penyerapan tenaga kerja dimana ada unsur ketidakpuasan karena kurang mengakomodir warga setempat.
"Perusahaan ini sudah melakukan upaya yang dilakukan sesuai kemampuannya. Kita harus dengar alasan semua pihak, sehingga kita ketahui duduk persoalannya. Tapi intinya dari sisi legalitas sudah berjalan, IMB-nya sudah keluar," terangnya politisi Partai Demokrat ini.
PGA PT Charoen Pokphand Jaya Farm, Sandi menjelaskan, persoalan ini berangkat dari adanya aduan masyarakat yang mengeluhkan banyaknya lalat yang berasal dari limbah. Hal tersebut sudah jelaskan kepada jajaran Anggota DPRD KBB terkait kondisi yang sebenarnya.
Dirinya menilai, persoalan ini diduga adanya ketidakpuasan beberapa pihak yang mengatasnamakan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya mencoba meminta arahan dari Komisi III untuk menjembatani antara pihak perusahaan dengan aparatur desa.
"Untuk persoalan limbah farm yang kita sudah sampaikan kepada masyarakat. Tapi terkait limbah hatchery butuh penanganan khusus dan gak bisa sembarangan. Jadi kita enggak bisa kasih dengan mudah karena ada dampak. Kalau lalai kami juga yang kena," ucapnya.
Dia menyebutkan untuk jumlah pegawai diperusahaan terbagi menjadi pegawai hatchery sebanyak 114 orang dengan rincian 79% warga lokal dan 21% dari luar. Kemudian untuk farm, totalnya ada 120 pegawai dengan rincian 94% warga lokal dan 6% itu mekanik.
Dijelaskannya, untuk sumber daya manusia di bagian hatchery dan farm itu kualifikasinya berbeda. Untuk di farm misalnya ada blower dan ada motor yang ketika rusak hanya dilakukan penggantian vanbelt.
Sedangkan untuk di hatchery ada mesin-mesin khusus dan harus tahu betul karakter ayam. Sehingga, untuk di hatchery ini membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi dari farm.
Termasuk bisa menjadi vaksinator dimana dia harus mampu menyuntik vaksin dengan jarum yang kecil dan di tempat yang tepat.
"Spesifikasi di hatchery lebih kompleks. Sehingga, untuk pegawai hatchery ini dikontrak per tahun, sedangkan untuk farm sifatnya harian atau insidental. Tapi kalau warga lokal ada yang ahli kami juga rekrut," tandasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
