BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Tumpukan sampah di Kantor UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menggunung jadi perhatian Komisi III DPRD KBB.
Pasalnya beberapa waktu lalu tumpukan sampah itu tidak bisa terbuang ke TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, KBB, akibat ritase pembuangan dari KBB yang dibatasi hanya 80 ton per hari.
"Kami datang ke kantor UPT Kebersihan KBB yang merupakan mitra kerja Komisi III DPRD KBB, untuk memastikan solusi atas masalah persampahan ini," kata Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys, Selasa (14/10/2025).
Pither mengatakan, ada beberapa elemen masyarakat yang mengeluhkan penumpukan sampah karena tidak terangkut ke TPA Sarimukti. Kondisi ini ironis mengingat, TPA Sarimukti berada di wilayah KBB.
Oleh karena itu beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD KBB sudah menyurati DLH Provinsi Jawa Barat agar pembuangan sampah dari KBB tidak dibatasi 80 ton per hari. Mengingat produksi sampah di KBB seharinya mencapai 800 ton.
"Ini kan jomplang, yang dibuang hanya 80 ton, sisanya dikemanakan? Makanya terjadi penumpukan dan banyak muncul sampah-sampah liar," sambungnya.
Pihaknya bersyukur karena sekarang KBB telah mendapatkan tambahan ritase pembuangan sampah ke TPA Sarimukti dari Pemprov Jabar. Oleh karenanya sekarang dikembalikan ke UPT Kebersihan berapa sekemampuannya untuk membuang sampah ke TPA.
Kendati sudah ada penambahan pembuangan, politisi Partai Demokrat ini tetap mengimbau ke masyarakat agar bisa memilah sampah dari rumah.
Supaya buangan sampah ke TPA Sarimukti menjadi berkurang dan tidak memicu tumpukan sampah di lingkungan masyarakat.
Disinggung soal solusi jangka panjang penanganan sampah di KBB, Pither mengatakan, Komisi III DPRD KBB telah mengusulkan anggaran Rp2,5 miliar untuk pembebasan lahan bagi TPA khusus sampah dari KBB.
Hal tersebut mengantisipasi kondisi TPA Sarimukti di Cipatat overload dan operasionalnya ditutup. Sebab nantinya akan dipindahkan ke TPA Legoknangka di Nagreg, Kabupaten Bandung sebagau TPA regional.
"Pembebasan lahannya bertahap dan sekarang sudah dilakukan dimana lokasinya tidak jauh dari TPA Sarimukti. Kami juga sudah datang ke Kementerian Lingkungan Hidup agar ada bantuan sarana prasarana jika lahan untuk TPA milik KBB sudah terbebaskan semua," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kabid Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup KBB, Didit Lidia menyebutkan, lokasi alternatif bagi TPA khusus sampah dari KBB titiknya sebelum TPA Sarimukti saat ini. Proses pembebasan lahannya sendiri dilakukan oleh Dinas Perkim KBB.
"Total luas lahan yang akan dibebaskan sekitar 1,8 hektare dan sekarang yang sudah terbebaskan baru 800 meter persegi. Rencananya di tahun depan akan dianggarkan untuk penambahan pembebasan dan pembuatan DED-nya oleh Dinas PUTR," terang Didit.
Sementara Kepala UPT Kebersihan, DLH KBB, Imam Fauzi membenarkan jika sekarang KBB telah mendapatkan tambahan ritase pembuangan sampah dari sebelumnya yang hanya 80 ton/hari.
Sehingga saat ini pihaknya sedang fokus menyelesaikan timbunan sampah di 10 kecamatan.
"Alhamdulilah tanggal 3 Oktober 2025 kita sudah dapat penambahan ritase dari Pemprov Jabar dan mulai 5 Oktober 2025 sudah mulai berjalan," ucapnya.
Pihaknya berharap dengan penambahan ritase ini dapat mengurai penumpukan sampah yang terjadi di halaman Kantor UPT kebersihan maupun di sejumlah TPS di wilayah Bandung Barat yang tersebar di 10 kecamatan.
Serta di TPS liar yang telah dilakukan pembersihan seperti di jalan-jalan protokol dan pasar.
"Semoga saja sopir dan armada truk kita sebanyak 45 kondisinya sehat, jadi bisa membuang sampah tanpan terkendala," ujarnya.
Adapun pada agenda pengawasan Komisi III DPRD KBB ini tampak hadir juga Wakil Ketua Deni Setiawan, Sekretaris Ali Rapli Rapsanjani. Kemudian anggota Hely Narni, Kesha Nurlatifah, Agus Mahdar Hilmi, Apendi Supriadi, Ade Wawan, Novia Lisnawati, dan Darjat Saepudin. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
