BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur Wali Kota Depok Supian Suri yang membolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) memakai kendaraan dinas untuk mudik. Dedi menilai kebijakan Wali Kota Depok tersebut keliru.
"Ini sudah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artinya kan itu salah. Tindakan itu (mengizinkan kendaraan dinas dipakai mudik), gak boleh. Mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, tidak untuk kepentingan yang lain," kata Gubernur seusai salat Idul Fitri di Lapangan Gasibu, Senin (31/3/2025).
Dedi menyatakan, telah menegur Supian Suri saat malam takbiran. Ke depan, Dedi meminta semua kepala daerah tidak boleh mengeluarkan kebijakan mengizinkan kendaraan dinas dipakai mudik.
"Gimana kalau mobil (dinas)-nya di jalan mengalami problem? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan," ujar Dedi.
Dedi menuturkan, pejabat yang memiliki mobil dinas, merupakan pejabat eselon III dan II. Pejabat eselon III dan II pasti memiliki mobil pribadi.
"Semua eselon III dan II itu kalau tidak punya mobil, berarti ngelola uangnya gak benar," tuturnya.
Dedi mengatakan, Wali Kota Depok Supian Suri telah mengabaikan instruksi Gubernur Jawa Barat terkait ASN tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. "Iya dong, abai," ucap Dedi.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melarang kepala dinas dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menggunakan mobil dinas untuk mudik. Dedi memerintahkan agar para ASN menyimpan kendaraan dinas di rumah atau dititipkan di kantor polisi atau kodim setempat.
Pegawai pemerintah, kata Dedi, diwajibkan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum untuk mudik Lebaran. Meski begitu, dia pun perlu mengetahui kondisi ASN yang menggunakan kendaraan dinas namun tidak memiliki mobil atau motor pribadi.
"Pegawai pemda tidak punya mobil pribadi berarti kan harus nyewa. Nah ini juga harus dipikirkan. Jadi nanti saya hati-hati dalam penerapan kebijakan tidak bawa kendaraan dinas untuk mudik," kata Gubernur Jabar seusai apel gelar pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2025 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025).
Menurut Dedi, pegawai pemerintah seharusnya tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Apalagi kepala dinas saat ini dipastikan masing-masing memiliki kendaraan pribadi.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
