"Saya benar-benar ingin tahu, kalau memang ada yayasan yang bisa mendapatkan bantuan sampai puluhan miliar, berarti data yang saya terima ini tidak benar dong?" tanya Ono Surono dengan nada kritis.
Oleh karena itu, Ono Surono mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, untuk membuka data hibah secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
"Kepada Sekda Jabar, laporannya jangan ditutup-tutupi biar rakyat juga tahu. Sehingga kebenarannya bisa terungkap melalui bukti atau dokumen-dokumen resmi, tidak hanya melalui ucapan Dedi Mulyadi," tegasnya.
Permintaan ini bukan sekadar untuk memverifikasi kebenaran informasi, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran daerah. Masyarakat berhak mengetahui ke mana aliran dana hibah Pemprov Jabar sesungguhnya bermuara, terutama jika ada indikasi ketidakwajaran dalam penyalurannya.
Polemik angka hibah yang fantastis ini tentu menjadi sorotan tajam dalam pembahasan LKPJ Gubernur Jabar 2024.
DPRD Jabar, melalui panitia khusus, diharapkan dapat mengurai benang kusut informasi ini dan memberikan jawaban yang valid berdasarkan data dan dokumen resmi. Publik menanti kejelasan dan transparansi dari pemerintah terkait pengelolaan anggaran hibah yang jumlahnya tidak sedikit ini.
Jika klaim hibah puluhan miliar rupiah itu benar adanya, maka perlu diungkap yayasan mana saja yang menerima dan atas dasar apa kucuran dana sebesar itu diberikan. Sebaliknya, jika data DPRD yang valid, maka pernyataan-pernyataan yang tidak akurat perlu diluruskan demi menjaga kepercayaan publik.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
