Menariknya, Dedi menekankan agar syarat KB ini tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan. Ia justru ingin memprioritaskan laki-laki sebagai opsi utama untuk memenuhi syarat penerimaan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Tapi hari ini yang saya kejar yang KB harus laki-laki. Kenapa, jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi," ucap Dedi dengan nada lantang.
Ia memberikan alasan kuat mengapa pria harus lebih didorong untuk ber-KB. "Harus laki-lakinya, kenapa, kalau perempuannya seringkali banyak problem, nanti ada minum pil KB lupa, beda dengan Pilkada," sindirnya.
Seluruh persyaratan ini, menurut Dedi, harus terintegrasi dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi. Selanjutnya, usulan ini akan disampaikan langsung kepada kementerian terkait untuk dipertimbangkan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
"Ini harus terintegrasi dan berbasis data kependudukan, data itu saya ingin sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa, ketika kami menurunkan bantuan, sudah KB, bantu, belum, KB dulu," tandasnya.
Dedi berpendapat bahwa dalam rumah tangga, sosok pria harus berani bertanggung jawab penuh, mulai dari jaminan kesejahteraan anak hingga berani mengambil langkah untuk ber-KB. "Seluruh ini harus terintegrasi tidak boleh sendiri-sendiri, sehingga pemprov jabar hari ini mempelopori semua perempuan terintegrasi dan akan terintegrasi kebijakan provinsi," pungkasnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
