“Dinas tenaga kerja sering kali hanya datang ke pabrik-pabrik besar. Padahal, agensi, production house, bahkan media juga mempekerjakan kontributor tanpa kejelasan hak. Di Bandung, ada jurnalis kontributor yang dibayar hanya Rp150 ribu, bahkan Rp20 ribu per berita,” bebernya.
Tuntutan Luas: Dari Reformasi Ketenagakerjaan Hingga Demokratisasi Regulasi
Pada aksi tersebut, aliansi buruh juga menuntut agar pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat—mulai dari pangan, hunian, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Mereka juga mengecam praktik perampasan ruang hidup atas nama investasi.
“Rumah dan tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ruang sosial dan sejarah warga. Ketika ruang hidup dirampas, yang hilang bukan cuma tempat tinggal, tapi juga martabat,” katanya.
Aksi ini juga membawa tuntutan politik yang lebih luas. Aliansi buruh mendesak pemerintah mencabut UU TNI, menolak RUU Polri dan RKUHP baru yang dinilai disahkan tanpa partisipasi rakyat.
“Demokrasi yang sehat adalah ketika rakyat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Jika rakyat dikesampingkan, maka demokrasi itu patut dipertanyakan,” imbuhnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
