BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah, mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Pemprov Jabar agar pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak mengorbankan sekolah-sekolah bersejarah yang masih sangat dibutuhkan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul wacana pengalihfungsian SLBN A Pajajaran Bandung menjadi Sekolah Rakyat oleh Kemensos. Sekolah yang berdiri sejak tahun 1901 tersebut dinilai memiliki nilai sejarah penting dan kontribusi besar dalam dunia pendidikan inklusif di Indonesia.
"Program Sekolah Rakyat tentu ide yang baik dan layak didukung, tapi jangan sampai pelaksanaannya justru mengorbankan sekolah yang sudah lama berdiri dan masih dibutuhkan, seperti SLBN A Pajajaran ini," tegas Maulana Yusuf, Jumat (16/5/2025).
Rencana Kemensos untuk mendirikan Sekolah Rakyat di kawasan Wyata Guna, Bandung, menurut Maulana, mengancam keberadaan gedung SDLB dan SMPLB milik SLBN A Pajajaran. Bahkan, ruang-ruang kelas di sekolah itu disebut telah mulai dikosongkan, meskipun tengah berlangsung ujian.
"Hari ini ruang kelas sudah mulai dikosongkan padahal sedang masa ujian. Sebanyak 75 siswa SLB tingkat SD dan SMP terpaksa dipindahkan ke SLB Cicendo hanya untuk bisa tetap belajar," ujarnya usai meninjau langsung lokasi sekolah.
Maulana meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mencari solusi alternatif yang tidak merugikan pihak manapun. Menurutnya, esensi dari Sekolah Rakyat adalah memperluas akses pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, misi yang juga diemban oleh SLBN A Pajajaran.
"Semua pihak pasti sepakat bahwa pendidikan harus inklusif dan merata. Tapi memperluas akses pendidikan tidak boleh dengan menghilangkan yang sudah terbukti berjasa. Perlu ada kebijakan yang lebih bijak dan berkeadilan," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan agar Kemensos dan Pemprov Jabar tidak sekadar menjalankan program pusat tanpa mempertimbangkan kondisi lokal yang sudah eksis dan memiliki nilai sejarah.
"Saya berharap Kemensos dan Pemprov Jabar tidak buta menjalankan program. Duduklah bersama untuk cari solusi agar Sekolah Rakyat tetap bisa berjalan tanpa menyingkirkan sekolah bersejarah seperti SLBN A Pajajaran," ucapnya.
Sebagai solusi, Maulana mengusulkan agar tanah SLBN A Pajajaran dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat atau mengubah status sekolah tersebut menjadi SRLB (Sekolah Rakyat Luar Biasa) Negeri. Dengan begitu, fungsi pendidikan dan nilai sejarahnya tetap terjaga.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
