BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam alokasi anggaran 2026 menuai sorotan tajam. Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai Pemprov Jabar tidak mengalokasikan dana untuk pesantren pada tahun anggaran 2026, bahkan menyebutnya sebagai bentuk kezaliman besar.
“Dana pesantren tahun 2026 nol rupiah. Ini bukti kezaliman Kang Dedi Mulyadi terhadap pesantren yang selama ini berjasa besar mencerdaskan umat,” tegas Maulana dalam Rapat Pra KUAPPAS 2026 bersama Biro Kesra Pemprov Jabar di ruang Komisi V DPRD, Senin (22/9/2025).
Selain itu, Maulana juga mengkritik pemangkasan tajam Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah swasta di bawah Kementerian Agama.
Ia menyebut alokasi BPMU anjlok drastis dari Rp141 miliar atau sekitar Rp600 ribu per siswa pada 2025 menjadi hanya Rp14 miliar atau Rp60 ribu per siswa pada 2026.
“KDM tega menelantarkan sekolah swasta yang justru menopang pendidikan rakyat kecil di pelosok. Negeri diperhatikan, swasta dianaktirikan. Kebijakan ini jelas diskriminatif,” ujarnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
