BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengkritisi rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) yang akan mengalokasikan dana Rp60 miliar untuk program asuransi pekerja sektor informal.
Ia menilai program tersebut belum memiliki kejelasan skema, mekanisme seleksi, dan landasan hukum yang kuat.
“Belum ada penjelasan detail, siapa saja penerima manfaatnya, bagaimana mekanisme seleksinya, dan apa landasan hukumnya. Tanpa kejelasan itu, program ini rawan sekadar menjadi gimmick politik,” kata Maulana di Bandung, Selasa (9/9/2025).
Maulana menjelaskan, premi asuransi berbeda dengan tabungan. Begitu dibayarkan, dana tidak bisa kembali ke kas daerah kecuali ada klaim. Ia juga menyoroti keberlanjutan program tersebut.
“Kalau anggaran Rp60 miliar tahun 2025 tidak terserap sepenuhnya, uangnya memang tetap di BPJS sebagai subsidi silang. Persoalannya, apakah manfaatnya benar-benar kembali ke pekerja informal Jawa Barat? Kalau programnya mau diteruskan, darimana lagi sumber anggarannya? Kalau tidak, bukankah sayang Rp60 miliar hanya menguap begitu saja?” jelasnya.
Menurut Maulana, dana sebesar itu sebaiknya diarahkan ke program yang lebih produktif, seperti modal usaha untuk kelompok masyarakat.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
