BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Publik mengecam keras pengadaan iPad senilai hampir Rp1 miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Pasalnya anggaran pengadaannya besumber dari APBD KBB tahun 2025. Kondisi itu jelas tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan iPad yang nantinya akan digunakan oleh 50 wakil rakyat di KBB itu nilainya cukup fantastis.
Sepantasnya bisa dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih urgen seperti infrastruktur dan pendidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pengadan 50 iPad ini untuk menggantikan perangkat sebelumnya yang sudah dua periode digunakan anggota DPRD KBB dan sudah tidak support digunakan.
Terkait hal ini, Ketua DPD Partai Gelora KBB Sulaeman As Shaleh menilai, kebijakan itu tidak hanya keliru secara waktu, tetapi juga bertolak belakang dengan semangat penghematan yang saat ini tengah digaungkan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
"Ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, DPRD justru sibuk membelanjakan uang rakyat untuk iPad yang sebenarnya tidak urgen. Jelas itu prioritas program yang keliru," tegasnya.
Menurutnya rencana tersebut mencederai rasa keadilan publik dan memperlihatkan ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kondisi di masyarakat.
Mestinya jika ada kebutuhan teknologi untuk mendukung kinerja legislatif, maka pembahasannya harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dia mendesak agar Sekretariat DPRD segera membatalkan rencana tersebut dan mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.
“Kan setiap rupiah dari anggaran publik harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk gaya hidup pejabat supaya terlihat keren dan kekinian," sindirnya.
Sementara Sekretaris DPRD KBB Roni Rudyana saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengadaan iPad tersebut. Namun dia menyatakan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“Pengadaan iPad ini ditempuh sesuai tahapan dan prosedur, anggaran hampir sekitar Rp1 miliar,” sebutnya.
IPad tersebut bukan merupakan hak milik pribadi anggota dewan, melainkan inventaris daerah yang akan menggantikan perangkat lama yang sudah tidak support untuk dewan bekerja.
Jadi dipastikan bukan untuk dimiliki secara pribadi. Sehingga ketika rusak ada mekanisme perbaikan. Begitupun ketika hilang, maka akan menjadi tanggung jawab penuh pemegang, dalam hal ini anggota DPRD yang bersangkutan untuk menggantinya.
"Kalau pelaksana teknis pengadaannya di luar kewenangan kami karena tendernya oleh Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK) yang bukan dari Sekretariat DPRD KBB," jelasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
