BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali jadi sorotan setelah dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kebijakan yang dianggap kontroversial itu melibatkan pengiriman anak-anak dengan perilaku menyimpang ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan.
Laporan dari sejumlah orang tua yang keberatan memicu diskusi publik terkait batasan antara pembinaan dan pelanggaran hak anak. Sejumlah pihak menilai pendekatan militeristik berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin undang-undang.
Dilaporkan Wali Murid Bekasi, Dedi Mulyadi Anggap Hanya Cari Sensasi
Seorang orang tua siswa bernama Adhel Setiawan mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis (5/6/2025), didampingi Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia (LBH PI). Ia melaporkan Gubernur Jabar atas dugaan penyalahgunaan wewenang melalui kebijakan yang dianggap memaksa anak-anak menjalani disiplin militer.
Adhel menyampaikan bahwa meskipun anaknya tidak menjadi korban langsung, ia merasa perlu bertindak sebagai pencegahan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara luas tanpa dasar hukum yang jelas.
"Saya tidak ingin menunggu anak saya dibawa dulu baru bergerak. Ini soal perlindungan hak anak yang harus dijaga sejak awal," ujar Adhel kepada media.
Adhel juga menyampaikan laporan dengan menyertakan berbagai bukti, mulai dari potongan video, dokumentasi berita, hingga kronologi lengkap pelaksanaan program barak militer tersebut. Ia menilai kebijakan Dedi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76H yang melarang keterlibatan anak dalam kegiatan bernuansa militer.
Menanggapi laporan tersebut, Dedi Mulyadi memilih untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia menyatakan bahwa laporan itu tidak lebih dari aksi cari perhatian.
"Setiap usaha untuk mengkriminalisasi saya akan saya hadapi dengan tenang. Saya yakin ini cuma sekadar caper, bukan soal substansi," ungkap Dedi lewat akun Instagram pribadinya pada Sabtu (7/6/2025).
Dedi menegaskan bahwa langkah-langkah yang ia ambil semata-mata bertujuan memperkuat karakter anak-anak muda di Jabar. Menurutnya, pembinaan seperti ini penting agar generasi muda mampu bersaing secara global.
Dedi Mulyadi: Saya Ingin Anak Muda Jabar Tangguh dan Siap Hadapi Masa Depan
Dedi menyebut bahwa program barak militer hanyalah satu dari sekian upaya dalam reformasi karakter generasi muda di daerahnya. Ia ingin mencetak anak-anak yang kelak mampu menguasai berbagai bidang strategis.
"Saya berharap anak-anak Jawa Barat bisa unggul di bidang teknologi, pertanian, industri, perikanan, dan kewirausahaan. Untuk itu, mental mereka harus dipersiapkan sejak dini," jelasnya.
Program barak militer ini pun tidak berdiri sendiri. Dedi sebelumnya juga telah menggulirkan beberapa kebijakan yang menuai perhatian publik, seperti jam malam untuk pelajar, aturan masuk sekolah lebih pagi, hingga wacana penghapusan pekerjaan rumah (PR).
Polemik Barak Militer dan Tantangan Legalitas
Di sisi lain, LBH PI menyoroti aspek hukum dari kebijakan barak militer yang diterapkan. Mereka menilai program tersebut minim landasan hukum dan berpotensi melanggar hak asasi anak-anak.
Menurut Adhel, tidak seharusnya pembinaan dilakukan dengan pendekatan militeristik yang bisa menimbulkan trauma. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkaji ulang metode yang digunakan dan menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.
"Bila tidak dihentikan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebijakan pendidikan di Indonesia," katanya tegas.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
