Acuviarta juga menyoroti ruang percepatan yang masih terbuka, baik dalam aspek belanja maupun pendapatan, terutama di tengah dinamika kebijakan fiskal Pemprov Jabar pada semester pertama 2025.
Ia menekankan pentingnya mempercepat pengadaan infrastruktur, yang kini memerlukan perhatian lebih karena peningkatan anggaran di sektor tersebut.
"Percepatan yang lebih agresif dibutuhkan terutama dalam proses lelang atau pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Dari sisi pendapatan, ia menyarankan fokus diarahkan pada sektor selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), seperti pajak air permukaan dan bahan bakar minyak, mengingat PKB saat ini tengah berada dalam masa pemberian insentif.
"Di luar PKB seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasinya," tambahnya.
Acuviarta juga mencermati dampak Perpres No. 1 Tahun 2025 yang memicu efisiensi dan realokasi belanja, serta perubahan kebijakan fiskal yang tengah diupayakan oleh Gubernur Jabar.
"Pak Gubernur KDM sudah melakukan pembaruan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran. Perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi," pungkasnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
