"Padahal, audit inilah yang akan bisa membantu membuka tabir kriminal digital sistemik di Indonesia," ujar pria asal Palembang itu.
Untuk memperbaiki situasi, IAW menyodorkan empat rekomendasi reformasi yang mendesak dilakukan pemerintah:
1. Audit BPK terhadap registrasi dan vendor SIM card, dengan melibatkan Dukcapil, PPATK, dan BSSN. Provider harus bertanggung jawab secara etis dan sistematis atas nomor-nomor yang digunakan untuk merugikan konsumen, sesuai dengan lingkup bisnisnya.
2. Revisi UU Perlindungan Konsumen, dengan menambahkan pasal baru yang mengatur hak atas kuota digital yang tidak terpakai, guna mencegah praktik manipulatif melalui pengabaian informasi (fraud by omission).
3. Penerapan whitelist nasional untuk SIM card, di mana hanya nomor yang sudah diverifikasi langsung ke Dukcapil yang dapat digunakan untuk layanan digital vital seperti perbankan, e-wallet, dan pendaftaran pemilu.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
