Usulan UMK Nasional Sektoral: Hapus Kesenjangan Upah Antarwilayah
Dedi mengusulkan konsep upah sektoral nasional agar tidak terjadi pergeseran industri dari satu daerah ke daerah lain hanya karena selisih UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).
“Kalau UMK sektoral berlaku nasional, maka tidak ada lagi cerita Karawang pindah ke Indramayu karena upah lebih rendah. Ini juga mengurangi tekanan politik di momen penetapan upah,” katanya di hadapan Menteri Ketenagakerjaan dan Forum Apindo.
Perlindungan Buruh Perempuan: Fokus Gizi dan Kesehatan Reproduksi
Mengakhiri paparannya, Dedi mengungkapkan keprihatinan terhadap buruh perempuan di sektor garmen yang kerap tidak mendapat asupan gizi memadai dan menghadapi risiko kesehatan, termasuk kanker serviks.
Ia berencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan perusahaan menyediakan kantin sehat dan higienis, serta memberikan edukasi kepada pekerja perempuan tentang kesehatan reproduksi dan kebersihan diri.
“Mereka sering makan sembarangan, telat ganti pembalut, risikonya tinggi. Kita harus lindungi pekerja perempuan dengan aturan yang konkret,” tegasnya.
Untuk itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemimpin daerah tidak boleh lepas tangan terhadap problem investasi, industri, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemimpin tampil sebagai solutor, mediator, dan komunikator di tengah kompleksitas kebijakan pusat dan dinamika sosial.
“Kalau pemimpinnya diam, semua jalan sendiri-sendiri. Investasi akan stagnan, industri lari ke daerah lain. Inilah pentingnya mengorkestrasi semua pihak,” pungkasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
