“Bisa melalui MoU, kerja sama, dan bentuk kolaborasi lain selama mengikuti peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurut data, jumlah penduduk Jawa Barat saat ini mencapai 50,4 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, layanan kesehatan harus ditingkatkan agar merata dan adil di seluruh wilayah.
“Bagi kami, siapapun penyelenggaranya, pemerintah kabupaten, kota, provinsi, atau pusat yang utama adalah rakyat. Jangan sampai rakyat dikorbankan hanya karena tarik menarik kewenangan,” tutup Herman.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait