Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kunto Wibowo, menyambut baik inisiatif Pemprov Jabar ini. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan penting untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi segmen pekerja informal yang jumlahnya sangat besar.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan menjamin kehidupan layak, mengurangi risiko sosial ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan iuran yang relatif kecil, manfaatnya signifikan, mulai dari perawatan medis tanpa batas biaya akibat kecelakaan kerja, santunan kematian bagi ahli waris, beasiswa untuk dua anak, hingga santunan sementara tidak mampu bekerja. Ini bentuk nyata hadirnya negara dalam melindungi seluruh pekerja,” jelas Kunto.
BPJS Ketenagakerjaan juga siap bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mitra strategis, dan asosiasi pekerja informal untuk memastikan mekanisme pendaftaran, pembayaran iuran, dan pelayanan klaim berjalan optimal serta tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Bandung Suci BPJS Ketenagakerjaan, Moch Faisal, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemprov Jabar. Ia mengimbau pemerintah daerah, stakeholder, serta asosiasi pekerja agar segera mendaftarkan pekerja di Kabupaten Bekasi menjadi peserta program ini.
Menurutnya, program ini sangat bermanfaat bagi pekerja informal, khususnya ketika menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, maupun saat membutuhkan beasiswa dan manfaat pensiun.
“Kolaborasi antara Pemprov Jabar dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus terjalin untuk memberikan perlindungan layak bagi seluruh pekerja di Indonesia, khususnya pekerja informal,” ujar Faisal.
Kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Harapannya, setiap pekerja informal dapat merasakan manfaat nyata dan menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kuat serta berkeadilan di Jawa Barat.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
