Pengurangan juga terjadi pada DAK non-fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun, padahal jumlah siswa SMA/SMK di Jabar terus meningkat.
Dampak pada APBD Jawa Barat 2026
Akibat pengurangan dana tersebut, APBD Jawa Barat 2026 yang awalnya diproyeksikan Rp31,1 triliun menjadi hanya Rp28,6 triliun.
Dedi Mulyadi menegaskan, meski anggaran berkurang, keberpihakan pada pembangunan layanan dasar warga Jabar tidak boleh dipangkas.
“Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang,” tegasnya.
Strategi Efisiensi Anggaran Pemprov Jabar
Setelah membedah struktur APBD 2026, Dedi Mulyadi, akrab disapa KDM, mengidentifikasi sejumlah pos yang dapat dihemat untuk menutup kekurangan Rp2 triliun lebih.
- Belanja pegawai akan berkurang Rp768 miliar dari total Rp9,9 triliun. Dampaknya, pengangkatan CPNS baru pada 2026 ditunda.
- Belanja hibah ke instansi dan organisasi masyarakat turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) diarahkan menjadi beasiswa langsung untuk siswa yang kurang mampu.
- Bantuan keuangan ke kabupaten/kota dipangkas dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
- Belanja barang dan jasa untuk makan minum, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas turun dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
